Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik pemerintah yang sebentar lagi akan menerapkan kebijakan...
Mardani juga menyoroti soal keputusan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal program new normal ini. Keputusan ini harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pelibatan TNI-Polri juga perlu kehati-hatian. “Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan tetap menggunakan pendekatan yang humanis,” pintanya.
Karena yang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan, Ketua DPP PKS ini berpandangan, sosialisasi serta imbauan pada tahap awal harus diperkuat. Baru kemudian penerapan sanksi dilakukan secara bertahap. Namun sebelum jauh ke sana, pemerintah tetap tidak bisa gegabah dalam memutuskan new normal. Sejauh ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan Covid-19 bisa dikendalikan di negara ini.
“Hati-hati dalam menilai realita di lapangan. Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan. Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan,” tegas Mardani.
Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. ”Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya,” katanya. *kiswondari
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Menkeu Segera Susun Skema Pembiayaan Ponpes di Era New NormalWakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendesak Kemenkeu segera menyusun skema pembiayaan untuk pembukaan pondok pesantren...
Baca lebih lajut »
Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran Covid-19.
Baca lebih lajut »
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNIKetua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah memastikan kondisi WNI akibat meluasnya aksi kerusuhan di AS.
Baca lebih lajut »
Kerusuhan AS, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pastikan dan Pantau Keselamatan WNIKetua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyayangkan kerusuhan di sejumlah kota di Amerika Serikat yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, Amerika Serikat.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Kemendes Percepat Penyaluran BLT Dana DesaAnggota Komisi V DPR Irwan terus mendorong Kemendes PDTT segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa...
Baca lebih lajut »