DPR Minta Cabut Izin Travel jika Loloskan WNI Umrah Lanjut Haji

Umrah Berita

DPR Minta Cabut Izin Travel jika Loloskan WNI Umrah Lanjut Haji
Visa HajiHaji 2024Biro Travel
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 51%

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kemenag menindak tegas biro travel nakal yang memberangkatkan haji ilegal.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengambil tindakan dalam menyikapi laporan jemaah umrah asal Indonesia belum pulang ke Tanah Air di musim haji 2024 . Tindakan tegas utamanya diarahkan pada biro travel yang bertanggung jawab atas jemaah tersebut.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II ini meminta koordinasi antarpemerintah untuk melarang keberangkatan ziarah ke Arab Saudi pada musim haji. Pelarangan tersebut disebutnya juga semestinya berlaku bagi mereka yang memiliki visa. "Kalau tidak terjadi itu , pihak Saudi meloloskan, tidak ditangkap, tidak denda, haji tanpa antrean dan murah, itu runtuh martabat menteri. Maka karena ini sudah dipidatokan harus ditangkap, dipenjarakan," tegasnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Visa Haji Haji 2024 Biro Travel

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

OJK Cabut Izin Paytren, Ustaz Yusuf Mansur Minta Maaf ke MasyarakatOJK Cabut Izin Paytren, Ustaz Yusuf Mansur Minta Maaf ke MasyarakatYusuf Mansur juga memastikan sudah tidak ada utang yang ditanggung Paytren sebelum izin usahanya resmi dicabut.
Baca lebih lajut »

Anggota DPR minta tindak tegas bus yang tak miliki izinAnggota DPR minta tindak tegas bus yang tak miliki izinAnggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindak secara tegas, baik sanksi pidana maupun ...
Baca lebih lajut »

AJI soal RUU Penyiaran: Kami Minta DPR Tangguhkan sampai Ada DPR yang BaruAJI soal RUU Penyiaran: Kami Minta DPR Tangguhkan sampai Ada DPR yang BaruAJI menegaskan menolak draf revisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran dan minta pembahasannya ditunda.
Baca lebih lajut »

Ketua Baleg DPR: Sangat Tak Mungkin Presiden Bentuk Kabinet Minta Persetujuan DPRKetua Baleg DPR: Sangat Tak Mungkin Presiden Bentuk Kabinet Minta Persetujuan DPRSupratman Andi Agtas menegaskan, sangat tidak mungkin presiden membentuk kabinet pemerintahan harus melalui persetujuan
Baca lebih lajut »

Video: Efek OJK Cabut Izin TaniFund, Bisnis Agritech Bergejolak?Video: Efek OJK Cabut Izin TaniFund, Bisnis Agritech Bergejolak?Efek OJK Cabut Izin TaniFund, Bisnis Agritech Bergejolak?
Baca lebih lajut »

Kemenag Sumbar Ancam Cabut Izin Agen Travel Haji yang Melakukan PenyimpanganKemenag Sumbar Ancam Cabut Izin Agen Travel Haji yang Melakukan PenyimpanganKemenag Sumbar Ancam Cabut Izin Agen Travel Haji yang Melakukan Penyimpangan
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 08:44:09