Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa benar PKS tak dilibatkan dan tidak masuk dalam tim satgas tersebut.
FRAKSI PKS dan Demokrat DPR RI heran karena partainya tak dilibatkan dalam Satgas Lawan Covid-19 yang dibentuk DPR RI. Namun, mereka mengatakan tak masalah karena telah bergerak secara mandiri.
"Iya tidak masuk dan kita tidak tahu juga dasar pembentukanya serta mekanismenya. Kayaknya juga mungkin itu satgas koalisi kali bukan satgas DPR," ujar Jazuli, dalam keterangannya, Senin, ."Yang saya dengar kan itu satgas inisiatif pribadi bukan institusi dan anggotanya juga pribadi. Pak Muhaimin juga tidak ada namanya kan," ujar Jazuli.Meski begitu, ia mengatakan tetap mengapresiasi pembentukan satgas tersebut.
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan bahwa Demokrat memang tidak masuk dalam satgas. Namun, ia menegaskan bahwa bagi Demokrat, ada atau tidak adanya kami di dalam satgas Covid-19 DPR, mereka tidak masalah.Syarief mengatakan partainya tetap berpikiran positif. Terlebih ia menilai bahwa meski tak dilibatkan satgas, Demokrat juga telah bergerak membantu ke berbagai daerah untuk penanggulangan covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Gabung Satgas Lawan COVID-19, PKS Sebut Satgas Koalisi Bukan DPRKetua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPR yang dibentuk pekan lalu bukan...
Baca lebih lajut »
Tak Ada Demokrat dan PKS di Satgas Covid-19 Bentukan DPRSatgas dipimpin politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sementara Ketua DPR Puan Maharani menjadi Ketua Dewan Pengawas.
Baca lebih lajut »
PSBB Jakarta, DPR Kritisi Perusahaan yang Masih Pekerjakan BuruhDPR RI menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan efektif jika masih terdapat perusahaan beroperasi
Baca lebih lajut »
PKS Minta Pemerintah Terbuka Soal Keuangan Penanganan Covid-19PKS meminta pemerintah terbuka soal laporan keuangan penanganan Covid-19.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Sebut DPR tak Peka Tetap Bahas Omnibus Law |Republika OnlinePolitikus PDIP sebut DPR memanfaatkan situasi wabah Covid-19.
Baca lebih lajut »
Permufakatan DPR Mengebut Pembahasan Omnibus LawRancangan omnibus law Cipta Kerja bakal dibahas di Badan Legislasi. Bisa senasib dengan revisi Undang-Undang KPK.
Baca lebih lajut »