DPR Kritik Gaya Hedon Pegawai Kemenkeu, Giliran Minta Anggaran Alasannya Kesulitan Ekonomi

Indonesia Berita Berita

DPR Kritik Gaya Hedon Pegawai Kemenkeu, Giliran Minta Anggaran Alasannya Kesulitan Ekonomi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

Fenomena tersebut menjadi sebuah ironi, sebab saat Komisi II DPR meminta anggaran lebih untuk persiapan Pemilu 2024 Kemenkeu tidak mengindahkan.

- Komisi II DPR ikut keki dengan munculnya fenomena gaya hidup mewah dan pamer harta oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Padahal saat dirinya bertemu dengan penyelenggara Pemilu 2024 di daerah, banyak yang belum menerima gaji sampai tiga bulan. Di sisi lain, para oknum pegawai di lingkungan Kemenkeu silih berganti dipanggil KPK untuk dimintai konfirmasi terkait laporan harta kekayaan atau LHKPN. Menurut Ahmad Doli sejak Pemilu 2014 hingga saat ini uang kehormatan penyelenggara Pemilu tidak pernah cair.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Minta Penyelesaian Polemik di Kemenkeu Sesuai ProsedurDPR Minta Penyelesaian Polemik di Kemenkeu Sesuai ProsedurKalau, misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas itu tentunya ada ranahnya sendiri, tentu ada ranah hukum.
Baca lebih lajut »

Zulhas Jawab Anggota DPR Kritik Impor KRL Bekas, Begini KatanyaZulhas Jawab Anggota DPR Kritik Impor KRL Bekas, Begini KatanyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjawab anggota Komisi VI DPR yang mengkritik rencana impor KRL bekas dari Jepang.
Baca lebih lajut »

DPR Kebut Pembahasan RUU PPRT, April Ketok PaluDPR Kebut Pembahasan RUU PPRT, April Ketok PaluBeleid RUU PPRT akan dibawa dalam rapat paripurna DPR 21 Maret untuk disahkan menjadi inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemberantasan Mafia Tanah Perlu Tindak LanjutDPR Minta Pemberantasan Mafia Tanah Perlu Tindak LanjutAnggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan meminta pemberantasan mafia tanah ini menjadi fokus utama DPR pada Masa Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2022-2023.
Baca lebih lajut »

RUU PPRT Selangkah Lagi Jadi Inisiatif DPRRUU PPRT Selangkah Lagi Jadi Inisiatif DPRBamus DPR sepakat agar RUU PPRT segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Dalam waktu dekat, RUU PPRT yang telah mengendap sekian tahun itu akan dibawa ke Paripurna DPR.
Baca lebih lajut »

Temuan Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Serahkan Rekapitulasi Data Hasil Pemeriksaan ke KemenkeuTemuan Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Serahkan Rekapitulasi Data Hasil Pemeriksaan ke KemenkeuPPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data hasil analisis atau pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 19:00:56