Komisi I DPR terus berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Yang nantinya akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara Indonesia.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, permasalahan kebocoran data pribadi melalui digital di Indonesia sangat banyak dan harus segera diatasi. Ia menilai kebocoran bisa dari platform seperti media sosial, marketplace, dan lainnya."Komisi I DPR berkomitmen menyelesaikan RUU sehingga lahir UU PDP yang komprehensif.
Oleh karena itu, Meutya menegaskan, tujuan dari keberadaan UU PDP seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ialah sebagai pengamanan data pribadi. “Kata Pak Menteri salah satu tujuan dari keberadaan UU PDP adalah sebagai pengamanan sekaligus untuk menjaga resilience ekonomi digital dari kerentanan dan potensi ancaman keamanan dari pencurian data," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan Komisi II DPR Nilai KPU Tidak KonsistenHal itu menyusul usulan dari Ketua KPU, Hasyim Asyari agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dipercepat menjadi September 2024.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VII DPR: Perlu Pengalihan Subsidi BBM untuk Penuhi Keadilan Masyarakat - Tribunnews.comKetua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR: Penghapusan Tenaga Honore Tahun 2023 Tidak Terburu-buruPenghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023.
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Dukung Mitigasi Penyakit Ikan dan Penguatan BPKIL SerangPerlu adanya penguatan lembaga BPKIL Serang agar kendala yang dimilikinya segera mendapatkan solusi dan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun DPR RI.
Baca lebih lajut »