Adanya wacana melibatkan bank BUMN atau Himbara dalam menyangga likuiditas bank sistemik mengundang tanggapan dari DPR RI.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menganggap itu bukan tugas dan tanggung jawab Himbara. Itu adalah tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang harus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.Dia menambahkan harus ada aturan yang jelas jika Himpunan Bank Milik Negara tetap dipaksakan dan harus menjadi bank penyangga likuiditas bank sistemik.
"Kemudian, direksinya juga harus diberi perlindungan hukum dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola penyangga likuiditas tersebut," ujarnya. "Perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara adalah objek kebijakan. Ia tak boleh masuk ke dalam ranah regulator KSSK," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Banyak Mahasiswa Akhir tak Mampu Bayar UKT, Prof Asep: Bantu dengan CSR BUMN dan Swastabanyak mahasiswa jurusan akhir kesulitan bayar uang kuliah tunggal karena harus melakukan riset. UKT
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Serahkan Bantuan Alkes untuk Jatim |Republika OnlineBUMN kesehatan berupaya menciptakan vaksin dan penunjang penanganan Covid-19.
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Sampaikan Sumbangan untuk Pemprov Jawa TimurBantuan tersebut merupakan bantuan yang selama ini dihimpun dari para donatur BUMN maupun swasta melalui Yayasan BUMN Untuk Indonesia.
Baca lebih lajut »
Erick Thohir harapkan perusahaan farmasi BUMN temukan vaksin CoronaMenteri BUMN Erick Thohir berharap situasi pandemik saat ini harus menjadi kesempatan bagi Indonesia lebih mandiri dan mampu memproduksi alat-alat kesehatan, salah satunya ventilator. erickthohir BUMN alkes farmasi
Baca lebih lajut »
Erick Thohir Berharap BUMN Farmasi Segera Temukan Vaksin CoronaErick Thohir berharap sejumlah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang farmasi berupaya menemukan vaksin COVID-19.
Baca lebih lajut »
DPR Imbau Pemerintah Efektif dalam Pengelolaan Utang NegaraMenurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal.
Baca lebih lajut »