Fraksi PPP DPR RI meminta pemerintah tetap memperhatikan pendidikan diniyah di pesantren meski di tengah wabah virus Corona.
"Selama masa Pandemi COVID-19 belum berakhir imbauan pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah masih terus digalakkan," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi dalam keterangannya, Minggu .Achmad mengatakan pendidikan pesantren menjadi salah satu yang terdampak akibat pandemi virus Corona. Meski demikian, Achmad meminta pemerintah tetap mengupayakan pendidikan diniyah berjalan untuk para santri.
"Sebaiknya Kemenag bisa menggandeng LPP TVRI dan LPP RRI untuk menyiarkan materi pembelajaran diniyah khusus bagi santri," ujarnya.Selain itu, Achmad juga menyebut pemerintah bisa menggandeng BUMN Bank Syariah agar mengalihkan program kemitraan dan bina lingkungan untuk memberi pendidikan para santri.
"Termasuk juga bekerjasama dengan provider telekomunikasi untuk memfasilitasi pengajaran diniyah secara virtual bagi para santri," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Polri Lebih Intens Dalami Dugaan Penjualan Surat Bebas CoronaAnggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta aparat kepolisian agar lebih intens mendalami dugaan adanya surat bebas Corona...
Baca lebih lajut »
Ditentang Trump, DPR AS Sahkan Paket Stimulus Rp45.000 Triliun Lawan Corona : Okezone EconomyDPR Amerika Serikat AS dengan perbedaan suara yang tipis meloloskan rancangan undangundang RUU stimulus ekonomi - Fiskal & Moneter - okezone economy
Baca lebih lajut »
Jokowi dan DPR Ditantang Jelaskan Kekebalan Hukum dalam Perppu Corona di Sidang MK - Tribunnews.comSidang dengan agenda mendengar penjelasan DPR dan pendapat Presiden itu rencananya digelar pada Rabu (20/5/2020) mendatang.
Baca lebih lajut »
DPR minta polisi dalami dugaan jual-beli surat bebas COVID-19 daringAnggota DPR RI meminta aparat kepolisian untuk lebih intens mendalami dugaan adanya jual-beli surat bebas COVID-19 secara daring.\r\n\r\nJika dibiarkan, surat ...
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemprov DKI dan Pusat Koordinasi Soal Mudik LokalKomisi IX DPR menyatakan perbedaan pendapat dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kerap terjadi dan membingungkan.
Baca lebih lajut »