Wakil Ketua DPR, Ahmad R. Muzani, mendesak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengonfirmasi dan mengungkap kasus penembakan lima WNI di Malaysia. DPR juga akan membentuk tim untuk memantau penanganan kasus ini dan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya salah satu WNI.
"Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia , otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut," kata Wakil Ketua DPR
Dasco juga menyarankan Kemenlu dan Kementerian P2MI membentuk tim investigasi mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan. Tim tersebut juga diminta memberikan pendampingan hukum terhadap korban penembakan.Di sisi lain, DPR bakal juga akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden tersebut. Tim tersebut nantinya bakal diisi komisi terkait.Selain itu, Dasco mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia , yang menembak lima pekerja migran Indonesia . Kejadian tersebut terjadi pada 24 Januari 2025, pukul 03.00 waktu setempat.
PENEMBAKAN WNI MALAYSIA DPR DIPLOMASI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Penembakan di Selangor Tewaskan WNI, Ini Sederet Desakan Kementerian P2MI ke Pemerintah MalaysiaChristina mengatakan pihaknya tengah menelusuri asal daerah dari para pekerja migran tersebut untuk selanjutnya bisa dilakukan pendampingan kepada keluarga.
Baca lebih lajut »
Pasang Badan Demi Ungkap Dalang Kasus Pagar Laut, Titiek Soeharto: Kementerian Jangan Takut Lawan Oligarki!'Kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang Kementerian,' ucapnya
Baca lebih lajut »
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kementerian BUMN Perkuat Kolaborasi dengan 16 Kementerian dan 6 Badan StrategisKementerian BUMN secara aktif melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan badan strategis dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan mencapai visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca lebih lajut »
Kementerian Hukum Tandatangani MoU dengan 29 Kementerian dan LembagaKementerian Hukum menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian dan lembaga negara untuk tahun 2025. Perubahan nomenklatur kementerian menjadi salah satu alasan utama penandatanganan ini. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penandatanganan MoU antara kementerian dan lembaga ini bukan pertama kali, tetapi dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan nomenklatur.
Baca lebih lajut »
Kementerian Luar Negeri Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Gempa NepalKementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak bencana gempa di Nepal. KBRI Dhaka telah melakukan langkah-langkah monitoring WNI di Nepal dan terus melakukan pencarian informasi. KBRI Dhaka dan KBRI New Delhi juga belum menerima informasi mengenai WNI terdampak gempa di India.
Baca lebih lajut »