DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik Terkait Pergantian Hakim MK DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil angkat bicara perihal Mahkamah Konstitusi diduga mengubah substansi putusan soal pencopotan hakim Aswanto.
Politikus PKS ini juga mendorong agar MK membentuk dewan etik untuk menelusuri perubahan redaksi sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan terkaitan pergantian Hakim MK Aswanto di tengah jalan. “Saya menduga ada kesengajaan terhadap perubahan itu redaksi dalam salinan putusan itu. Tidak seperti biasanya, MK selalu cermat dan prudent dalam menyalin putusan hukumnya,” ujar Nasir Djamil dalam keterangan tertulis pada Minggu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polri tunggu putusan pengadilan untuk sanksi etik Bharada E'Belum (ada sanksi etik), kami masih menunggu proses persidangan yang menjadi domain dan ranah pengadilan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo.
Baca lebih lajut »
Polri: Sanksi Etik Bharada Eliezer Usai Putusan Sidang“Belum (ada sanksi etik), kami masih menunggu proses persidangan yang menjadi domain dan ranah pengadilan,”
Baca lebih lajut »
Gibran Cerita Sampaikan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Solo Mulai 2025, Bupati Sukoharjo dan Klaten Belum SetujuBupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani menghendaki pembangunan jalan non-tol.
Baca lebih lajut »
Ada Rencana Relokasi Pasar Terapung ke Jalan Jafri Zamzam, Dewan: Yang Penting DibenahiPemko Banjarmasin berencana memindahkan Pasar Terapung dari Kampung Kuin ke Sungai Kerukan di Jalan Jafri Zamzam.
Baca lebih lajut »
Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Pembantaian di Jenin |Republika OnlineDewan Keamanan PBB gelar sesi darurat membahas pembantaian di Jenin, Palestina
Baca lebih lajut »