Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN Jon Erizal mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengajukan penambahan ...
Jadi Kementerian BUMN jangan ragu mengajukan anggaran sepanjang bisa menghasilkan dividen lebih besar untuk negara....
"Jadi Kementerian BUMN jangan ragu mengajukan anggaran sepanjang bisa menghasilkan dividen lebih besar untuk negara yang berdampak besar dalam meringankan beban pendapatan negara dari pajak," ujar Jon melalui keterangan di Jakarta, Selasa.Jon menyebut, pemerintah sudah sepatutnya mendukung penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN.
Jon menyebut rendahnya alokasi anggaran tidak sebanding dengan tanggung jawab dan kontribusi Kementerian BUMN kepada negara dan masyarakat selama ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah KementerianSturman lantas mempermasalahkan mengenai frasa efektivitas yang diberikan kepada Presiden nanti dalam menentukan jumlah Kementerian.
Baca lebih lajut »
Pegawai Kementerian BUMN Mulai Terapkan 4 Hari Kerja dalam SemingguKementerian BUMN mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian BUMN sudah mulai uji coba 4 hari kerja dalam seminggu.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VIII Setuju Usulan Kementerian Agama Dipisah Dengan Kementerian HajiPemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji itu awalnya diusulkan oleh anggota DPR Said Abdullah
Baca lebih lajut »
Sahroni DPR Dukung Kementerian BUMN Lakukan Bersih-bersihWakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara terkait dugaan korupsi di PT Indofarma Tbk (INAF). Dia mengakui ada praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Baca lebih lajut »
PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian NegaraPDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara
Baca lebih lajut »
Jumlah Kementerian Bisa Diatur Presiden, RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita Jumlah Kementerian Bisa Diatur Presiden, RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-16 12:58:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »