Komisi III DPR mendesak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dalam konflik tambang di Wawonii, Sulawesi Tenggara. Penegakan hukum diharapkan berpihak pada rakyat yang telah memenangi gugatan tata ruang. Nusantara AdadiKompas
Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, Sultra, Rabu malam.
”Jadi, fakta hukumnya ada aktivitas pertambangan ilegal di situ. Secara hukum, telah ada putusan MA dan PTUN. Dalam pertemuan dengan kepolisian tadi, Kapolda Sultra meminta waktu untuk mengutus tim. Dan, akan melakukan keberpihakan terhadap hukum dahulu, sebab bagaimana berpihak pada masyarakat jika hukum tidak ditegakkan,” kata Arteria di Kepolisian Daerah Sultra, Rabu malam.
Kapolda Sultra Inspektur Jenderal Teguh Pristiwanto menyampaikan telah menerima laporan terkait konflik pertambangan antara perusahaan dan masyarakat di Wawonii. Dalam waktu dekat, tim akan diturunkan ke lokasi. Pulau ini seluas 715 kilometer persegi atau termasuk dalam pulau kecil sesuai UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu, secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil yang termasuk rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus.
Sebelumnya, General Manager External Relations PT GKP Bambang Murtiyoso menuturkan, pihaknya sepenuhnya menghormati dan menghargai keputusan yang telah terbit tersebut. ”Oleh karena itu, kami mohon agar seluruh pihak dapat menahan diri, saling menghargai dan menghormati keseluruhan proses hukum yang sedang berjalan,” katanya, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR RI minta Polda Sultra tindak tegas tambang ilegalKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara menindak tegas bagi para penambang ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI minta BNN Sultra utamakan kejar bandar narkobaKomisi III DPR RI meminta jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengutamakan mengejar pengedar dan bandar narkoba untuk ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Polda Maluku Utara Tertibkan Penambangan IlegalKetua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto meminta agar Polda Maluku Utara menertibkan segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang berakibat kerusakan lingkungan.
Baca lebih lajut »
Japto Jadi Nakhoda Baru Persatuan Golf IndonesiaJapto keluar sebagai pemenang menyisihkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui dua putaran.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Tegaskan Grup Lippo Tak Bisa Lepas Tanggung Jawab di Kasus MeikartaPT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) diketahui mengalihkan tanggung jawab terkait segala macam pemenuhan hak bagi para konsumen Meikarta kepada pengembang.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Soroti Kekosongan Guru di Sekolah Swasta, Apa Sebabnya?Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menyoroti kekosongan guru di sekolah swasta. Ungkap penyebabnya:
Baca lebih lajut »