Pemerintah didesak segera menunjuk direktur utama definitif PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah didesak segera menunjuk direktur utama definitif PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Desakan itu salah satunya datang dari Anggota Komisi VII DPR dari Partai Nasdem Kurtubi.Menurut Kurtubi, pemerintah tidak bisa memperlakukan PLN layaknya perseroan pelat merah lainnya. Pasalnya, perusahaan setrum dianggap sebagai pelaksana Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.'Jadi penggantian direksi, orang yang ditaruh di situ tidak asal-asalan.
Di samping itu, Luhut mengatakan ada arahan dari Presiden Joko Widodo agar semua menteri tidak membuat keputusan di masa transisi, yaitu hingga Oktober 2019. Kecuali, keputusan diambil berdasarkan arahan khusus dari Jokowi. 'Ya karena mau ganti menteri,' ujar Luhut. 'Tapi saya nggak tahu kalau ini ada yang khusus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi VII Desak Pembentukan Tim Investigasi PLN
Baca lebih lajut »
Pengusaha Muda Desak 2 Menteri Jokowi dan Direksi PLN Dicopot'HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertanggungjawab langsung,' ujar HIPMI. PLN MatiListrikLagi MatiLampuLagi via detikfinance
Baca lebih lajut »
YLKI Desak PLN Beri Kompensasi kepada KonsumenMenurut Tulus, padamnya listrik, apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha. Dan hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia. Matilampu
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Desak PLN Ganti Rugi ke Warga Usai Listrik PadamKomnas HAM mendesak PLN memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten.
Baca lebih lajut »
Kementerian ESDM desak PLN beri kompensasi sesuai regulasiKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada PLN untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat dalam menjalankan operasinya, termasuk pemberian ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Minta Efisiensi PLN Tak Bikin Listrik 'Byar Pet'Usai padamnya listrik di sebagian Jawa bagian barat, Pemerintah meminta upaya efisiensi yang dilakukan PLN tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Baca lebih lajut »