Korban SA yang disekap di Myanmar diduga jadi korban TPPO karena terbuai dengan rayuan gaji besar. Pemerintah RI diminta segera bertindak.
“ Pemerintah bersama pihak kepolisian dan instansi terkait harus segera menyelamatkan warga kita yang disandera di Myanmar. Keselamatan korban harus menjadi prioritas,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangannya dikutip pada Rabu malam, 13 Agustus 2024.
"Kasus TPPO ini kan seperti gunung es. Satu yang terlihat tapi sebenarnya sudah banyak yang menjadi korban," ujar Puan. Puan menyampaikan dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral, persoalan banyaknya WNI yang jadi korban perdagangan orang sudah dimonitor DPR. Terkait itu, DPR juga menjalin kerja sama dengan sejumlah parlemen negara sahabat untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO terhadap WNI.
Pelepasan jilbab secara paksa Paskibraka menjadi polemik, aturan tata busana paskibraka ada aturan barunya yang tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat No 1 Tahun 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pinsar Desak Pemerintah dan DPR Merevisi UU Peternakan agar ProrakyatJPNN.com : Munas VI Pinsar meneguhkan kembali komitmen memperjuangkan aspirasi dan harapan peternak rakyat.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Masalah Judi Online Anak: Makin MeresahkanDPR mengingatkan jika judi online anak dan remaja tak segera diatasi maka akan menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia.
Baca lebih lajut »
Penganiayaan Bayi di Daycare, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Penitipan AnakIa mengatakan, selama ini memang belum ada landasannya, meski UU KIA sudah disahkan.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Beri Penjelasan Keamanan Roti AokaDPR RI meminta pemerintah segera menjelaskan kepada masyarakat terkait isu pemberitaan produsen roti Aoka diduga mengandung pengawet kosmetik
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Segera Buat Peraturan Turunan UU KIAWakil Ketua DPR meminta pemerintah untuk segera membuat peraturan turunan dari UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).
Baca lebih lajut »
Imparsial Desak DPR dan Pemerintah Setop Pembahasan RUU TNI yang BermasalahJPNN.com : Imparsial menyampaikan argumentasi agar DPR dan pemerintah menyetop pembahasan revisi UU TNI (RUU TNI) yang dinilai bermasalah.
Baca lebih lajut »