DPR Desak Pemerintah Bantu Sekolah Swasta

Indonesia Berita Berita

DPR Desak Pemerintah Bantu Sekolah Swasta
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 59%

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi sekolah swasta. SekolahSwasta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi institusi pendidikan swasta. Menurut dia, amanat konstitusi jelas mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar setiap anak di negeri ini. "Artinya, termasuk mereka yang ada di sekolah berbasis masyarakat atau swasta,” katanya usai mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan Badan Musyawarah Perguruan Swasta secara virtual di Komisi X DPR, Kamis .

Misalnya terkait Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja. Menurut Fikri, sekolah swasta tidak diakui sebagai penerima BOS afirmatif dan kinerja sebagaimana peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim itu. Baca Juga: Pasal 3 dan 4 Permendikbud 31 Tahun 2019 menyatakan penerima bantuan BOS afirmasi dan kinerja, adalah satuan pendidikan dasar dan menengah di bawah pemerintah daerah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ikut Pemerintah, DPR Akan Tunda Bahas RUU HIPIkut Pemerintah, DPR Akan Tunda Bahas RUU HIPWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menghormati keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. DPR, kata dia, ikut keinginan pemerintah.
Baca lebih lajut »

Wantim MUI: DPR dan Pemerintah Harus Dikawal |Republika OnlineWantim MUI: DPR dan Pemerintah Harus Dikawal |Republika OnlineWantim MUI melihat DPR dan Pemerintah kerap membuat undang-undang saat publik lengah.
Baca lebih lajut »

Berita Terbaru RUU ASN, Said Honorer K2 Sebut DPR dan Pemerintah BersandiwaraBerita Terbaru RUU ASN, Said Honorer K2 Sebut DPR dan Pemerintah BersandiwaraBerita terbaru RUU ASN, Korwil Honorer K2 Malut Said Amir menilai, para politisi di DPR dan pemerintah sama-sama bersandiwara. BeritaTerbaruRUUASN
Baca lebih lajut »

MUI: Sudah Tepat Langkah Pemerintah Mengqembalikan RUU HIP ke DPRMUI: Sudah Tepat Langkah Pemerintah Mengqembalikan RUU HIP ke DPRMUI mengapresiasi langkah tegas pemerintah menunda pembahasan RUU HIP, dan mengembalikannya kepada DPR RI sebagai pengusul. RUUHIP
Baca lebih lajut »

PDIP Ajak DPR dan Pemerintah Berdialog - Nasional - koran.tempo.coPDIP Ajak DPR dan Pemerintah Berdialog - Nasional - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »

Menkeu Minta DPR Bantu Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran di 2021Menkeu Minta DPR Bantu Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran di 2021Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyebaran Virus Corona telah meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 23:09:36