DPR Desak Kemenag Tertibkan Izin Haji yang Tak Sesuai Prosedur

Indonesia Berita Berita

DPR Desak Kemenag Tertibkan Izin Haji yang Tak Sesuai Prosedur
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Kemenag diminta tertibkan travel haji yang nakal.

- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Agama untuk menertibkan izin perusahaan penyelenggara haji ke Tanah Suci tanpa prosedur resmi.

Politikus Partai Golkar itu meminta agar Kemenaf menindak tegas biro travel yang telah memalukan nama Indonesia tersebut. 46 Calon Haji Furoda Dideportasi Berasal dari Travel Alfatih, Kemenag: Belum Terdaftar sebagai PIHK Namun, Ia mengingatkan masyarakat diminta lebih hati-hati memilih tawaran perjalanan haji. Jangan sampai memilih tawaran tanpa sistem dan prosedur perjalanan haji secara resmi

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit MasyarakatAnggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit MasyarakatAnggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dan solar menggunakan MyPertamina menambah kesulitan masyarakat.
Baca lebih lajut »

DPR Minta Erick Thohir Bersih-bersih BUMN PerkebunanDPR Minta Erick Thohir Bersih-bersih BUMN PerkebunanAnggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menagih janji Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih pada BUMN di sektor perkebunan.
Baca lebih lajut »

Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Baca lebih lajut »

MyPertamina Error, DPR: Aplikasi Justru Persulit KonsumenMyPertamina Error, DPR: Aplikasi Justru Persulit KonsumenPolitikus PKS Rofik Hananto menambahkan era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi ini malah dibuat ribet.
Baca lebih lajut »

PKS Sebut di DPR Mulai Muncul Wacana Tolak Capres Bukan Kader PartaiPKS Sebut di DPR Mulai Muncul Wacana Tolak Capres Bukan Kader PartaiSekretaris Jenderal PKS menyebut bahwa kini muncul wacana di Parlemen untuk menolak tokoh atau figur calon presiden yang bukan kader partai politik.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 14:55:18