RAPAT Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU Lembaga Pemasyaraka
tan. Harapannya, pembahasan kedua RUU itu bisa diselesaikan pada akhir masa jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019, September mendatang.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i mengatakan, selain 2 RUU itu, masih ada 2 RUU dalam pembahasan dan belum tuntas hingga saat ini, antara lain Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Jabatan Hakim. Dengan adanya 4 RUU yang harus segera diselesaikan ini, dirinya berharap bahwa pembahasan keempat RUU tidak boleh dibebankan kepada satu pihak saja. Baik DPR RI dan Pemerintah harus melakukan pembahasan undang-undang secara bersama-sama.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai RUU Mahkamah Konstitusi merupakan regulasi yang perlu untuk segera diselesaikan. Menurutnya, MK memiliki marwah sebagai lembaga negara dalam mengadili perkara-perkara yang diperintahkan oleh konstitusi. MK memiliki putusan final dan mengikat, sehingga perlu penguatan terutama bagaimana hadirnya dewan etik internal.
“Mahkamah Konstitusi harus kita atur, sehingga jika terjadi hal-hal yang mengganggu integritas MK bisa segera ditindaklanjuti, tidak berlarut-larut, sehingga timbul stigma dan citra yang buruk bagi MK. Lembaga tersebut punya kewenangan yang besar, jadi kita ingin memperbaiki UU Mahkamah Konstitusi terutama menghadirkan penguatan internal, sehingga putusan-putusannya itu kemudian bisa diterima semua pihak,” jelas Nasir.
“Kita juga tidak tahu bagaimana pemerintah melakukan itu untuk dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini perlu diatur untuk ke depannya, sehingga masing-masing lembaga punya satu gambaran yang sama. Walaupun nanti ada perbedaan, tapi tetap sama. Ini kan dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas proses dan mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bamsoet Dorong Komisi III DPR dan Pemerintah Rampungkan Empat RUUBamsoet optimistis empat RUU itu bisa diselesaikan dalam Masa Sidang V DPR RI yang akan berakhir 25 Juli 2019. Sebab, materi yang dibahas sudah hampir final, tinggal masuk ke tim perumus (Timus) dan Tim sinkronisasi (Timsin), lalu dibawa ke Rapat Paripurn
Baca lebih lajut »
Alasan Menteri Kominfo Minta RUU PDP Segera Disahkan DPRMenteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara meminta RUU Perlindungan Data Pribadi, yang disingkat RUU PDP segera dibahas di Parlemen.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Dorong Pemerintah Cabut Pembatasan Penggunaan Media SosialPasalnya, media sosial saat ini digunakan masyarakat sebagai sarana komunikasi yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.
Baca lebih lajut »
Daya Kritik Parpol di DPR Akan Mandul jika Terlalu Banyak yang Pro Pemerintah'Jika berdasarkan presiden butuh dukungan yang kuat di parlemen sehingga mereka (parpol) mendukung, partai-partai ini itu menurut saya tidak baik..'
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Hamka Baco Kady Optimistis RUU SDA Tuntas Sebelum OktoberPrioritas utama RUU SDA alias sumber daya air adalah pemenuhan hak rakyat atas air bersih yang saat ini masih jauh dari cukup. RUUSDA
Baca lebih lajut »
Soal Pembatasan Transaksi Tunai, PPATK Berharap pada DPR BaruPPATK masih berharap DPR memproses RUU Pembatasan Transaksi Tunai digarap oleh DPR periode berikutnya setelah diabaikan oleh DPR periode kini.
Baca lebih lajut »
Tersangka Penyuap Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso Segera DisidangSidang terhadap Asty rencananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Berharap Pengerahan Massa pada 22 Mei Berlangsung Aman dan Damai : Okezone NewsKetua DPR Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat segera menghilangkan ego kelompok - Nasional - Okezone News
Baca lebih lajut »
Komisi III Berkomitmen Selesaikan 4 RUU
Baca lebih lajut »
Pakar: BSSN perlu mendorong pengesahan RUU Keamanan Siber jadi UUPakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha berharap Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Hinsa Siburian yang baru dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala ...
Baca lebih lajut »
Pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi bakal Dipercepat
Baca lebih lajut »