DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Meterai

Indonesia Berita Berita

DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Meterai
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

DPR dan pemerintah resmi membentuk Tim Pembahasan dan Panitia Kerja RUU Bea Meterai demi mempercepat penyelesaian pembahasan beleid tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan pembentukan tim dilakukan dalam rangka mempercepat finalisasi RUU Bea Materai. Pembentukan dilakukan karena DPR dan pemerintah ingin rancangan undang-undang tersebut bisa diselesaikan sesegera mungkin.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Minta Presiden Revisi Surpres Pembahasan RUU PertanahanDPR Minta Presiden Revisi Surpres Pembahasan RUU PertanahanDengan surat presiden baru, RUU Pertanahan yang menimbulkan permasalah dan bertentangan dengan beberapa UU akan dapat diselesaikan.
Baca lebih lajut »

DPR Tunggu RUU Pemindahan Ibu Kota dari PemerintahDPR Tunggu RUU Pemindahan Ibu Kota dari PemerintahRUU dan naskah akademik disebut salah satu hal vital dan penting jika ingin memindahkan ibu kota
Baca lebih lajut »

Komisi X DPR RI Jaring Masukan RUU Ekonomi Kreatif di JatimKomisi X DPR RI Jaring Masukan RUU Ekonomi Kreatif di JatimPerlu dipertegas kembali bahwa dalam hal support, pemerintah juga perlu turun tangan dalam bentuk sokongan pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku ekraf.
Baca lebih lajut »

Komisi I DPR Dukung Penyelesaian RUU PSDNKomisi I DPR Dukung Penyelesaian RUU PSDNIa berharap dengan hadirnya inisiatif dari pemerintah, terselesaikannya RUU tersebut akan menjadi kado indah bagi masyarakat di akhir masa kerja Komisi I DPR RI periode 2014-2019.
Baca lebih lajut »

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2018 Jadi Undang-UndangDPR Sahkan RUU P2 APBN 2018 Jadi Undang-UndangFoto Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna membahas mengenai...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 09:23:11