Erma mengatakan RKUHP dan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan harus diselesaikan beriringan.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Rabu siang.“Rapat RKUHP jam 2,” kata anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik kepada wartawan, Selasa malam 17 September 2019.Erma mengatakan RKUHP dan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan harus diselesaikan beriringan. Karena terdapat pasal-pasal yang mengatur soal pidana kerja sosial yang diatur dalam RKUHP baru, dan aplikasinya diatur dalam RUU PAS.
Ia mengklaim hal ini akan mengurangi jumlah narapidana, maupun kejahatan, serta dampak dari kejahatan itu sendiri. “KUHP baru kami buat, kalau misalnya korbannya sudah memaafkan, dan tindak kejahatannya tidak seberapa, ya, dibuat mekanismenya restorasi justice,” ucap dia.Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya getol mengkritik draf RKUHP. Mereka menilai masih banyak pasal-pasal yang perlu diperdebatkan. Misalnya pasal yang mengatur pidana penghinaan terhadap presiden, dan pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Malam ini, DPR Putuskan Revisi Undang-undang PemasyarakatanDPR akan memutuskan revisi Undang-undang Pemasyarakatan
Baca lebih lajut »
Tok, DPR Sahkan Revisi UU KPK Menjadi Undang-UndangAda 6 poin revisi UU KPK yang telah dibahas dan disetujui bersama.
Baca lebih lajut »
RUU SDA disetujui menjadi undang-undang, ini kata pemerintahRancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air sudah mendapat persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung ...
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan Rancangan Undang-Undang KPK – Bebas AksesMeskipun menuai pro dan kontra, Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang. Sebagian fraksi memberi catatan saat pengesahan ini.
Baca lebih lajut »
Aktivitas DPR Kebut Pengesahan Undang-Undang tidak Wajar'DPR tiba-tiba punya prestasi legislasi tinggi di luar kemampuan.'
Baca lebih lajut »