Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kamis (2/9) di Jakarta mengatakan lembaganya membatalkan pengadaan multivitamin untuk 7.856 pegawai di lingkungan DPR RI. Selengkapnya:
ANTARA - Sekertaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kamis di Jakarta mengatakan lembaganya membatalkan pengadaan multivitamin untuk 7.
856 pegawai di lingkungan DPR RI. Sebelumnya, DPR RI melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik menginformasikan pengadaan multivitamin dengan anggaran mencapai Rp2.09 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
TB Hasanuddin: Usut Pengadaan Multivitamin Rp 2 Miliar di DPR RITB Hasanuddin meminta instansi berwenang segera mengusut pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI sebesar Rp 2 miliar. TBHasanuddin
Baca lebih lajut »
RI terima 1,19 Juta dosis Vaksin Pfizer kedua - ANTARA NewsHari ini Indonesia kembali terima 1,19 juta dosis Vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Wamenkes berharap vaksin tersebut dapat penuhi target 2,3 juta dosis suntikan vaksin perharinya. Vaksinasi Pfizer Video selengkapnya:
Baca lebih lajut »
RI Desak Junta Militer Myanmar Buka Akses bagi Utsus ASEAN - Tribunnews.comIndonesia (RI) mendesak junta militer Myanmar untuk membuka akses bagi utusan khusus (Utsus) ASEAN.
Baca lebih lajut »
Soal Pergantian Panglima TNI, Komisi I DPR Belum Terima Surat dari PresidenDPR khususnya Komisi I belum menerima surat dari Presiden Jokowi soal pergantian Panglima TNI. Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun November 2021. Anggota...
Baca lebih lajut »
Sekjen DPR Batalkan Anggaran Rp 2 M untuk Pengadaan MultivitaminSekretariat Jenderal (Setjen) DPR menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengadaan multivitamin yang bersumber dari APBN 2021. Pengadaan itu kini dibatalkan.
Baca lebih lajut »
Pengadaan Multivitamin Sampai Rp 2 M untuk DPR Bikin TB Hasanuddin Terheran-heran - Tribunnews.comMenurut Hasanuddin, pihaknya tak pernah mendapat informasi soal pengadaan multivitamin untuk anggota legislatif yang dianggarkan pada APBN.
Baca lebih lajut »