Pengesahan RUU Perampasan Aset perlu diprioritaskan karena dinilai bisa membantu pemberantasan korupsi.
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 ditantang untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Kemauan politik dari elite untuk menuntaskan RUU tersebut bakal menegaskan komitmen kuat dalam penguatan
Begitu pula inisiatif dapat dilakukan presiden untuk melobi pimpinan parpol. Terlebih, sebagian ketua umum parpol merupakan pembantu presiden yang mudah ditemui. Kebijakan presiden pun biasanya akan mudah diikuti oleh parpol, terutama koalisi pendukung pemerintahan.dari pemimpin negara, yaitu presiden dan elite partai politik di DPR. Apa kata presiden, pasti akan diikuti oleh pimpinan parpol,” ujarnya.
Hasil tangkapan layar surat presiden yang dikirimkan pemerintah kepada DPR sebagai permintaan untuk membahas bersama draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Surat ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan dikirimkan ke DPR tertanggal 4 Mei 2023. ”KPK juga meyakini para anggota DPR terpilih akan memegang teguh komitmennya untuk menjalankan peran politiknya secara berintegritas. Dengan demikian, setiap proses politik dalam penyusunan kebijakan publik ataupun pengawasannya adalah untuk kemaslahatan rakyat dan menghindari praktik-praktik korupsi,” kata Tessa.
Pemberantasan Korupsi Pukat Ugm Utama Ruu Perampasan Aset
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset dibawa ke periode DPR selanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bakal dibawa ke periode Anggota DPR RI masa ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset, Sebut Kemungkinan Bakal Dibahas DPR Periode SelanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut RUU Perampasan Aset kemungkinan tidak dapat disahkan di masa sidang Anggota DPR periode 2019-2024.
Baca lebih lajut »
DPR: RUU Perampasan Aset akan Dibahas di Periode SelanjutnyaBerita DPR: RUU Perampasan Aset akan Dibahas di Periode Selanjutnya terbaru hari ini 2024-09-08 14:44:00 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi III: Pembahasan RUU Perampasan Aset Kemungkinan Akan Dibahas DPR Periode SelanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kemungkinan akan dilanjutkan pada periode DPR RI yang akan datang.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR sebut RUU Perampasan Aset jadi bahasan periode selanjutnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan menjadi pembahasan anggota dewan periode selanjutnya, ...
Baca lebih lajut »
DPR Tak Mau Kebut Pembahasan RUU Perampasan AsetKetua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya fokus pada sejumlah hal yang perlu diselesaikan di penghujung akhir periode
Baca lebih lajut »