DPR menyayangkan masih adanya operator selular yang berani menggunakan NIK Warga tanpa izin untuk registrasi kartu prabayar.
selular yang culas dengan melakukan aktivasi atau registrasi kartu prabayar dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu kartu keluarga tanpa hak.Padahal, kata Dave, pemerintah melalui Kemenkominfo telah mengeluarkan aturan yang tegas melarang operator selular melakukan praktik ilegal dengan melakukan registrasi kartu prabayar dengan NIK dan NOK tanpa hak.dan Indosat sebagai operator selular yang diduga melakukan registrasi prabayar secara ilegal tersebut.
“Jika memang ada operator yang terbukti bersalah dan mendapatkan manfaat dari registrasi prabayar secara ilegal ini, kami meminta agar izin penyelenggaraan telekomunkasinya dapat dicabut,"ujar Dave Sementara itu di UU Perlindungan Data Pribadi menjerat pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, akan dikenakan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 5 miliar.
Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia dalam pertandingan kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar mengaku prihatin mendengar adanya kabar gerakan 'Anak Abah' ingin menusuk semua paslon di Pilgub Jakarta.
Di era digital ini, internet bukan hanya sekadar sumber informasi, tetapi juga ladang penghasilan yang potensial. Berbagai peluang terbuka lebar bagi siapa saja yang ingi
Komisi I Dpr Operator Kominfo Jakarta Viva
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pencatutan NIK Warga, Komisi II DPR Minta KPU Verifikasi MendetailWAKIL Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum KPU untuk bersikap profesional dalam menyikapi Nomor Indik Kependudukan NIK yang dicatut
Baca lebih lajut »
DKI kemarin, dampak aksi massa di DPR RI hingga pencatutan NIK wargaSejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (22/8) kemarin antara lain dampak dari aksi massa yang menolak RUU Pilkada di DPR RI. Selain ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset, Sebut Kemungkinan Bakal Dibahas DPR Periode SelanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut RUU Perampasan Aset kemungkinan tidak dapat disahkan di masa sidang Anggota DPR periode 2019-2024.
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Bikin Sidang Bersama, Sosok Ini Bakal Jadi Tahu KehormatanJPNN.com : Sosok ini menjadi tamu kehormatan dalam Sidang Tahunan 2024 MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Bikin Sidang Bersama, Sosok Ini Bakal Jadi Tamu KehormatanJPNN.com : Sosok ini menjadi tamu kehormatan dalam Sidang Tahunan 2024 MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca lebih lajut »
Acuan Data Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Masih Dikaji, Tarif Bakal Berubah?Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan masih akan mengkaji terkait kemungkinan perubahan tarif bila subsidi berbasis pada NIK.
Baca lebih lajut »