DPR Bakal Bikin SOP Investasi BUMN, Hindari Potensi Konflik Kepentingan Seperti di GOTO | Market - Bisnis.com

Indonesia Berita Berita

DPR Bakal Bikin SOP Investasi BUMN, Hindari Potensi Konflik Kepentingan Seperti di GOTO | Market - Bisnis.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 Bisniscom
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 59%

DPR Bakal Bikin SOP Investasi BUMN, Hindari Potensi Konflik Kepentingan Seperti di GOTO

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat RI bakal membentuk Standard Operational Procedure investasi bagi BUMN guna mencegah terjadinya konflik kepentingan saat melakukan investasi.

Adapun, dugaan moral hazard dalam bentuk konflik kepentingan menjadi sorotan publik lantaran adanya relasi kekeluargaan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir dengan Garibaldi Thohir yang menjadi Komisaris Utama dari GOTO tersebut. Panja ini akan bekerja melakukan pendalaman, pemanggilan pihak-pihak terkait, dan penyusunan rekomendasi selama dua kali masa sidang.

Dia menegaskan panja ini akan memiliki target dua hal. Pertama, untuk melihat manfaat investasi bagi perusahaan Telkom dan Telkomsel sebagai BUMN, dan yang kedua, untuk melihat apakah proses pembelian saham melalui IPO ini sudah melalui standar Good Corporate Governance atau belum.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota DPR RI harap tidak ada kenaikan iuran BPJS KesehatanAnggota DPR RI harap tidak ada kenaikan iuran BPJS KesehatanAnggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi berharap tidak ada kenaikan iuran jika BPJS Kesehatan menerapkan sistem kelas rawat inap standar (KRIS) pada bulan Juli ...
Baca lebih lajut »

Komisi II DPR RI dan Pemerintah Jaring Aspirasi Masyarakat Papua Soal Tiga RUU DOBKomisi II DPR RI dan Pemerintah Jaring Aspirasi Masyarakat Papua Soal Tiga RUU DOBKunjungan kerja untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.
Baca lebih lajut »

Anggota DPR: Usut Tuntas Promosi Miras Gunakan Nama Muhammad dan Maria |Republika OnlineAnggota DPR: Usut Tuntas Promosi Miras Gunakan Nama Muhammad dan Maria |Republika OnlineAnggota Komisi III DPR mendesak polisi usut tuntas kasus promosi miras di Holywings.
Baca lebih lajut »

Pemerintah dan DPR Diminta Putuskan Keikutsertaan Daerah Pemekaran pada PemiluPemerintah dan DPR Diminta Putuskan Keikutsertaan Daerah Pemekaran pada PemiluPemerintah dan DPR Diminta Putuskan Keikutsertaan Daerah Pemekaran pada Pemilu. Titi lebih jauh menjelaskan, alokasi kursi dan jumlah daerah pemilihan (dapil) pada pemilu telah dikunci dalam lampiran Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu.
Baca lebih lajut »

Harapan DPR pada Misi Perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina-Rusia | merdeka.comHarapan DPR pada Misi Perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina-Rusia | merdeka.comDave mengatakan, konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia tidak hanya merugikan masyarakat yang tengah berkonflik, akan tetapi juga menyulitkan kehidupan seluruh dunia.
Baca lebih lajut »

Aktivis HAM Minta DPR Tak Pasif dalam Rumuskan RKUHP Bareng PemerintahAktivis HAM Minta DPR Tak Pasif dalam Rumuskan RKUHP Bareng PemerintahAktivis HAM Asfinawati meminta DPR untuk tidak pasif dalam merumuskan RKUHP.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 12:50:43