DPR AS Sahkan RUU Soal TikTok, Potensi Pemblokiran Menguat

Tiktok Berita

DPR AS Sahkan RUU Soal TikTok, Potensi Pemblokiran Menguat
As Larang TiktokBytedanceAmerika Serikat
  • 📰 CNNIDdaily
  • ⏱ Reading Time:
  • 64 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 50%
  • Publisher: 63%

DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan rancangan undang-undang untuk yang dapat mengancam keberadaan TikTok di negara adidaya tersebut.

Regulasi itu disahkan pada Sabtu , bersamaan dengan rancangan undang-udang bantuan utama melawan China dan mendukung Taiwan., ketentuan ini akan memaksa TikTok untuk melepaskan diri dari perusahaan induknya, ByteDance. Jika tidak, AS bakal melarang penggunaan TikTok secara nasional.Para pejabat Barat telah menyuarakan kekhawatiran atas popularitas TikTok di kalangan anak muda.

TikTok merespons hal tersebut dan mengecam keras pengesahan RUU itu. Menurut juru bicara TikTok aturan ini"menginjak-injak hak kebebasan bicara" 170 juta warga AS yang menggunakan media sosial itu. "Ini akan menginjak-injak hak-hak kebebasan berbicara 170 juta orang Amerika, menghancurkan tujuh juta bisnis, dan menutup sebuah platform yang menyumbangkan US$24 miliar untuk ekonomi AS setiap tahunnya," kata juru bicara TikTok.Sebelumnya, banyak anggota dewan AS berpendapat aplikasi TikTok memungkinkan pemerintah China untuk mengakses data pengguna dan mempengaruhi warga Amerika melalui algoritma platform video pendek itu.

Mereka khawatir ByteDance secara diam-diam dikendalikan oleh Partai Komunis China. Perusahaan ini telah membantah tuduhan mereka membagikan data pengguna yang sensitif kepada pemerintah China.Pellaeon Lin, peneliti yang berbasis di Taiwan dan Lab Publik Universitas Toronto, dalam analisisnya 2021, mengungkap TikTok mengumpulkan informasi dalam jumlah yang hampir sama dengan Facebook atau Twitter.

Lin juga menilai TikTok mengambil cukup banyak data termasuk informasi video yang ditonton, komentar yang ditulis, pesan pribadi yang dikirim, dan geolokasi tepat, dan daftar kontak pengguna.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNNIDdaily /  🏆 14. in İD

As Larang Tiktok Bytedance Amerika Serikat Dpr As Media Sosial China

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU DKJ Selesai 4 Hari, RUU PRT 20 Tahun Mangkrak, Kelompok Lintas Iman Doa Bersama Depan DPRRUU DKJ Selesai 4 Hari, RUU PRT 20 Tahun Mangkrak, Kelompok Lintas Iman Doa Bersama Depan DPRPemuka Lintas Iman Doa dan Tadarusan di Gedung DPR RI Desak Puan Maharani, Sahkan RUU PPRT
Baca lebih lajut »

DPR Akan Sahkan RUU DKJ dan Revisi UU Desa pada Rapat Paripurna Hari IniDPR Akan Sahkan RUU DKJ dan Revisi UU Desa pada Rapat Paripurna Hari IniDPR akan mengesahkan RUU DKJ dan revisi UU Desa pada rapat paripurna hari ini Kamis (28/3/2024).
Baca lebih lajut »

DPR Bakal Sahkan RUU DKJ Siang IniDPR Bakal Sahkan RUU DKJ Siang IniDPR RI bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna siang ini.
Baca lebih lajut »

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa jadi UU, Jabatan Kades Akhirnya Diperpanjang 8 TahunDPR RI Resmi Sahkan RUU Desa jadi UU, Jabatan Kades Akhirnya Diperpanjang 8 TahunBerita DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa jadi UU, Jabatan Kades Akhirnya Diperpanjang 8 Tahun terbaru hari ini 2024-03-28 12:10:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, hanya Fraksi PKS yang MenolakRapat Paripurna DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, hanya Fraksi PKS yang MenolakMenurut Anggota Fraksi PKS DPR RI Ansory Siregar, undang-undang dibahas ini dengan tergesa-gesa. Belum penuhi unsur partisipasi masyarakat.
Baca lebih lajut »

Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU DKJ Menjadi Undang-UndangDitolak PKS, DPR Sahkan RUU DKJ Menjadi Undang-UndangDPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kekhususan Jakarta DKJ menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 09:37:17