DPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Selain itu, juga akan dibahas RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Pada Masa Persidangan IV ini, DPR RI memiliki sejumlah agenda strategis untuk dapat diselesaikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi diplomasi," kata Puan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.Ia menyatakan, DPR dan pemerintah harus memberikan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan suatu undang-undang.
Puan menjamin undang-undang yang telah disepakati sebagai program legislasi nasional prioritas dapat diselesaikan dengan baik meski pandemi Covid-19 masih melanda. "Walaupun pelaksanaan rapat dilakukan dengan protokol covid-19, DPR dan pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan produk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembentukan undang-undang," ujarnya.Terkait persiapan Pilkada 2020, Puan mengatakan DPR menaruh perhatian khusus agar pelaksanaannya pada 9 Desember mendatang tetap menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengesahan RUU Cipta Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6%RUU Cipta Kerja dinilai sangat mendukung kemudahan usaha, perizinan, dan menyelesaikan aturan tumpang tindih.
Baca lebih lajut »
Bila Disahkan, RUU Cipta Kerja Dinilai Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Setelah PandemiMenurut Rahma, RUU Cipta Kerja yang sifatnya sapu jagat, dapat diandalkan untuk mengurangi tumpang tindih peraturan.
Baca lebih lajut »
BPIP Agendakan Pertemuan Dengan DPR Bahas RUU HIP |Republika OnlinePertemuan dilakukan guna mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait RUU HIP.
Baca lebih lajut »
DPR |em|Ngotot |/em|Bahas RUU HIP, MUI: Jangan Aduk Emosi |Republika OnlineMUI meminta DPR RI membatalkan pembahasan RUI HIP.
Baca lebih lajut »
Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila: Ditolak kelompok Islam, dikritik partai di DPRRUU Haluan Ideologi Pancasila yang digagas DPR mendapat penolakan dari kelompok Islam dan dikritik sejumlah partai di DPR. Pengamat politik memperingatkan bahwa beleid itu berpotensi digunakan sebagai alat untuk “memukul” ideologi lain.
Baca lebih lajut »
7 Fraksi di DPR Dukung Penuh RUU HIP, Demokrat Tarik DiriDari sembilan fraksi di DPR, hanya Partai Demokrat yang menarik diri dari pembahasan RUU HIP, dan PKS setuju dengan catatan.
Baca lebih lajut »