DPP PDI Perjuangan menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku berbau politisasi hukum dan kriminalisasi.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menilai, penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, mengatakan, pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK dimulai sejak yang bersangkutan kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. “Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDIP ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir, kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga, memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDIP dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi,” katanya. Ronny setidaknya menyampaikan tiga indikasi politisasi hukum dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Indikasi yang pertama, yaitu adanya upaya pembentukan opini publik yang terus menerus mengangkat isu Harun Masiku. Hal itu terlihat dari aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu.(pembingkaian) dan narasi yang menyerang pribadi,” sambung Ronn
DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto KPK Politisasi Hukum Kriminalisasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPP PDIP: Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berbau Politisasi HukumDewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menilai, penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
Baca lebih lajut »
PDIP Tuding Ada Upaya Menenggelamkan dan Ambil Alih Partai dari Penetapan Hasto sebagai TersangkaPDIP sebut penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK politisasi hukum untuk ganggu PDIP.
Baca lebih lajut »
PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution, Larang Pakai Nama PartaiDPP PDIP menyatakan, larangan tersebut merupakan keputusan DPP PDIP setelah menjatuhi sanksi pemecatan terhadap ketiganya
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan: Penetapan Tersangka Hasto Kental Politisasi dan KriminalisasiDewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyatakan akan menaati proses hukum dan bersifat kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. PDIP menilai penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum dan mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa PDIP akan di-PDIP: Penetapan tersangka Hasto kental politisasi dan kriminalisasi.
Baca lebih lajut »
Komarudin: Upaya Penetapan Hasto Tersangka KPK Diindikasikan Ada Kepentingan PolitikKetua DPP PDIP, Komarudin Watubun menilai ada kejanggalan dalam upaya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, ada kepentingan politik untuk menjatuhkan PDIP di balik upaya penetapan Hasto sebagai tersangka KPK. Komarudin meminta kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP untuk tidak takut menghadapi gangguan yang dialami oleh PDIP.
Baca lebih lajut »
PDIP Menunggu Kabar Resmi Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka KPKSekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa KPK terkait kasus suap buronan Harun Masiku. Partai PDIP menantikan kabar resmi dari KPK mengenai penetapan Hasto sebagai tersangka. Ronny Talapessy menilai kasus ini sangat politis.
Baca lebih lajut »