Saat ini ini okupansi 20-30 persen dibanding masa PSBB yang tinggal 10 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Organda, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia , dan Masyrakat Transportasi Indonesia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghapus kewajiban pembuatan Surat Izin Keluar Masuk wilayah Ibu Kota. Ketiga organisasi ini memandang langkah penghapusan SIKM sangat positif sehingga pergerakkan angkutan umum kembali bergairah.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat Ateng Aryono menilai langkah Pemprov DKI meniadakan SIKM akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan ketimbang memanfaatkan angkutan ilegal pelat hitam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bintan Siapkan Protokol Kesehatan Sambut Wisatawan |Republika OnlineKasus Covid-19 di Kepulauan Riau diklaim sudah nol
Baca lebih lajut »
Cek Fakta Google dan Apple Hilangkan Palestina dari Peta |Republika OnlineNama Palestina belum pernah dicantumkan dalam wilayah di peta Google
Baca lebih lajut »
IPB University dan IAIFI Bahas Pentingnya Pangan Fungsional |Republika OnlineIPB-IAIFI juga mengupas pentingnya kesejahteraan hewan.
Baca lebih lajut »
Kementan Ekspor 4 Ribu Ton Turunan Jagung dan Gandum |Republika OnlineKementan mendorong perluasan ekspor produk turunan jagung dan gandum ke banyak negara
Baca lebih lajut »
BP2MI Gerebek Penampungan dan Amankan 19 Calon PMI |Republika OnlineBP2MI menyebut pemilik penampungan PMI tak memiliki izin resmi
Baca lebih lajut »
5 Problem Saat Memakai Masker dan Cara Mengatasinya |Republika OnlineSisipkan tisu di dalam masker untuk mencegah kacamata berembun.
Baca lebih lajut »