DPD tidak ingin RUU menjadi UU yang melahirkan persoalan di kemudian hari.
“Pimpinan memerintahkan Komite terkait dan PPUU untuk menunjuk perwakilan anggota yang akan mengikuti pembahasan tersebut. PPUU tetap sebagai,” kata Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam sidang paripurna penutupan masa sidang di gedung, DPD, Jakarta, Rabu .Pihaknya perintahkan Kesetjenan DPD untuk segera menyiapkan surat kepada pimpinan Komite dan PPUU untuk penugasan anggota dalam pembahasan RUU tersebut.
Ia menjelaskan Panitia Musyawarah DPD telah memutuskan untuk mengoptimalkan kontribusi DPD dalam pembahasan RUU tersebut. Alasannya, RUU ini sangat penting bagi daerah. DPD sebagai wakil daerah harus memperjuangkan kepentingan wilayah dalam RUU tersebut. Pada rapat paripurna itu, La Nyalla juga memberitahu kepada anggota DPR bahwa tanggal 14 Agustus 2020 akan ada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Sidang akan dilakukan kombinasi fisik dan virtual.
“Hasil koordinasi antar kesekjenan 3 lembaga diputuskan untuk DPD RI diwakili oleh 4 Pimpinan DPD, Ketua-ketua alat kelengkapan dan perwakilan 34 provinsi masing-masing 1 orang,” ungkap La Nyalla.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sidang Paripurna DPD RI Sahkan Beberapa Keputusan Termasuk RUU PilkadaSidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, mengesahkan keputusan DPD RI terkait RUU Pilkada. DPDRI
Baca lebih lajut »
Rabu Siang, Megawati Resmikan 20 Kantor DPD/DPC PDI-P Secara VirtualKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal meresmikan 20 kantor DPD/DPC, Rabu (22/7/2020).
Baca lebih lajut »
DPD PDI Perjuangan kembali serahkan APD ke RS Islam |Republika OnlineBantuan APBD ke RS Islam
Baca lebih lajut »
Omnibus Law Cakup UU Bangunan Gedung, PKS Anggap Tak LayakFraksi PKS di DPR menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah sarat kejanggalan.
Baca lebih lajut »
DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Masa Reses, PKS AbsenBadan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tetap membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di masa reses. DPR ruuciptakerja
Baca lebih lajut »
Masa Reses, DPR Tetap Bahas Omnibus Law Cipta KerjaDPR hari ini rapat membahas Omnibus Law Cipta Kerja di masa reses. Sebelumnya, DPR telah menolak menggelar rapat soal buron Djoko Tjandra dengan alasan reses.
Baca lebih lajut »