DPD: MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi 0 Persen |Republika Online

Indonesia Berita Berita

DPD: MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi 0 Persen |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 63%

MK menangkap harapan masyarakat yang menginginkan perbaikan kehidupan demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang membuka kemungkinan mengubah presidential threshold atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.

“Ini sangat menggembirakan. Memberi harapan yang luar biasa atas pernyataan tiga hakim konstitusi pada hari ini. Terutama dengan Profesor Aswanto tadi yang menyatakan bahwa silahkan sampaikan dalil-dalil yang bisa meyakinkan kepada hakim bahwa legal standing itu bukan saja dari partai, tapi juga dari perseorangan sebagai warga yang memiliki hak pilih,” kata Tamsil dalam siaran persnya, Selasa

Sementara itu, dalam sidang perdana pengujian materi presidential threshold, MK membuka kemungkinan mengubah presidential threshold menjadi 0 persen. Namun MK mensyaratkan para pemohon harus bisa meyakinkan MK. Yaitu adanya rasionalisasi baru yang memungkinkan perubahan dalam pendirian atau sikap MK.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi Nol Persen, Tamsil Linrung: Sangat MenggembirakanMK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi Nol Persen, Tamsil Linrung: Sangat MenggembirakanKetua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka kemungkinan mengubah
Baca lebih lajut »

Tepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesaTepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa'Sebenarnya pembahasan RUU IKN tidak terlalu tergesa-gesa, namun dilakukan dengan efisien. Nanti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) seperti itu. (Pansus RUU) selama masa reses tetap bekerja,' kata Sufmi Dasco Sumber:
Baca lebih lajut »

Nusantara bakal Jadi Nama IKN Baru, Fraksi PKS dan DPD Tak SetujuNusantara bakal Jadi Nama IKN Baru, Fraksi PKS dan DPD Tak SetujuPKS dan DPD belum memberikan persetujuan terhadap pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru.
Baca lebih lajut »

Malam-malam, Pemerintah-DPR-DPD Kebut Pembahasan RUU IKNMalam-malam, Pemerintah-DPR-DPD Kebut Pembahasan RUU IKNTok! Pemerintah-DPR-DPD Sepakat, RUU IKN Diparipurnakan Besok
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-03 14:57:40