Wakil ketua DPD menilai amandem UUD 45 tak boleh terbatas penambahan kewenangan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana amandemen terbatas Konstitusi menggelinding bebas dan menimbulkan pro dan kontra publik setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo menyinggung isu konstitusional ini pada sidang tahunan MPR lalu.
"Demokrasi dan konstitusi telah menjamin dinamika politik dan sistem ketatanegaraan berkembang sesuai kehendak dan kebutuhan politik kebangsaan, selama agenda konstitusional ini tidak sedikitpun menegasikan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di republik ini", ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Sabtu .
"Sehingga pilihan amandemen UUD 1945 untuk ke-5 kalinya dinilai tepat. Namun, jika amandemen hanya terbatas pada penambahan kewenangan menyusun PPHN keterlibatan MPR dalam RAPBN, rasanya sangat nanggung dan justru akan mengganggu titik keseimbangan dan harmonisasi ketatanegaraan kita.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Amendemen UUD '45 dan Resah Politikus Berelektabilitas RendahWacana amendemen UUD '45 disinyalir hanyalah salah satu cara agar partai politik tak kehilangan kekuasaan. Pasalnya, jika PPHN resmi diaktifkan lagi pemilihan presiden dapat kembali menjadi wewenang MPR. Analisis CNNIndonesia
Baca lebih lajut »
Sultan DPD RI Usulkan Ini Agar Amendemen UUD 1945 tak Menimbulkan KerancuanWakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan agar amendemen UUD 1945 jangan dilakukan hanya setengah hati sesuai kehendak kelompok politik tertentu saja. DPDRI
Baca lebih lajut »
Wasekjen Partai Demokrat: Rakyat Butuh Makanan, Bukan Amendemen UUD 1945Wasekjen Partai Demokrat, Irwan menyebut rakyat membutuhkan makanan, vaksin, termasuk pekerjaan, bukan amendemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Ramai-ramai Tolak Amendemen UUD 1945 dan Jokowi Tiga PeriodeElite politik, pakar hukum tata negara, hingga mahasiswa menolak wacana amendemen dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Publik Pantas Curiga dengan Wacana Amendemen UUD yang Terus Dibicarakan'Pada faktanya pembicaraan soal Amandemen ini diulang berkali-kali bukan cuman oleh sebagian anggota MPR. Bahkan Ketua MPR menyampaikan saat Pidato 16 Agustus 2021...' ujar Zainal Arifin Mochtar
Baca lebih lajut »