Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta, DPRD DKI Bentuk Pansus Pendidikan Sindonews BukanBeritaBiasa .
Sejumlah siswa melakukan proses pembelajaran di ruang kelas dengan tetap menerapkan prokes di masa pandemi Covid-19. Foto: Ilustrasi/SINDOnews- DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus Pendidikan terkait dengan persoalan kesetaraan antara sekolah swasta dan negeri.Hal demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri.
Menurutnya, pansus nantinya hendak mendorong membuat persamaan antara layanan pendidikan berlabel swasta dan negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patri menyebut, ke depan, pendidikan di Jakarta tidak hanya sekolah negeri yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Bentuk Pansus Pendidikan Demi Ciptakan Kesetaraan Sekolah | merdeka.comMisan berujar, selama ini kesetaraan pendidikan di sekolah negeri dan swasta cukup timpang.
Baca lebih lajut »
[POPULER JABODETABEK] Polisi Selamatkan Ponsel yang Dijambret di Angkot | Anak Haji Lulung Mundur dari DPRD DKIWarga yang kejambretan itu kaget saat mengubungi ponselnya, yang mengangkat justru anggota kepolisian.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna Pergantian M Taufik dari Wakil DPRD DKI Digelar 26 April | Jakarta Bisnis.comRapat paripurna pergantian M. Taufik akan digelar pada 26 April mendatang.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna Pergantian M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Dilakukan Pekan DepanBadan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta mengagendakan rapat paripurna pergantian Mohammad Taufik dari jabatannya sebagai Wakil Ketua.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Jepara Buka Bazar Murah Ramadan, Disambut Antusias WargaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Ma`arif membuka bazar murah Ramadan di Balai Desa Rajekwesi, Mayong, belum lama ini.
Baca lebih lajut »
Muncul Aduan THR Dicicil, DPRD Kota Surakarta Siap KawalSOLO – Instruksi pemerintah agar perusahaan membayar penuh tunjangan hari raya (THR) belum dipatuhi sepenuhnya. Buktinya masih ada perusahaan di Kota Solo mencicil hak karyawan ini. Aduan ini diterima legislator.
Baca lebih lajut »