Dorong Keberlanjutan Kelapa Sawit, Pemerintah Perkuat ISPO

Perpres penguatan ISPO tersebut saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diusulkan...

- Indonesia telah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System sejak tahun 2011. ISPO dirancang untuk memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia di kelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah juga sedang memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden 8 Tahun 2018 terkait moratorium, evaluasi perizinan kebun sawit dan penundaan pemberian izin baru."Kita bukan mau bikin susah tetapi mau mendata secara cermat mana perkebunan besar, mana perkebunan rakyat," kata Darmin.

"Sehingga jika disinggung mengenai isu lingkungan khususnya soal deforestasi, kita itu bukan menebang kayu untuk menanam sawit. Tapi yang benar adalah kita menanam sawit untuk menghidupkan kembali hutan gundul," jelasnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani mengatakan, dunia usaha bersama pemerintah telah berjuang secara konsisten melalui diplomasi sawit untuk mempromosikan sustainable development .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bupati Kobar Dukung Petani Sawit Dapat Sertifikasi ISPO/RSPOPemkab Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah menerima kunjungan dari Institut Inovasi Bumi (INOBU) dan Unilever...
Baca lebih lajut »

Kemperin Gandeng ITE Singapura Latih Kompetensi Guru Produktif SMKKemperin terus dorong pengembangan SDM industri.
Baca lebih lajut »

JK Dorong Lebih Banyak lagi Muslimah Jadi Pengusaha
Baca lebih lajut »

Anies Dorong DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Wagub DKI, Kenapa?Gubernur Anies Baswedan mendorong DPRD DKI untuk segera menggelar rapat paripurna pembahasan pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM Dorong Acuan Atasi Kebijakan Diskriminatif DaerahKomnas HAM menyebut banyak kebijakan daerah yang diskriminatif ke kelompok tertentu. Menurut mereka, diskriminasi tersebut harus segera dihentikan.
Baca lebih lajut »

Menteri Susi Dorong Ekosistem Rajungan BerkelanjutanMenteri Susi meminta nelayan tak menangkap rajungan induk yang sedang bertelur.
Baca lebih lajut »