Kini Donny memimpin sebuah lembaga yang sangat dekat dengan keahliannya di bidang kebijakan publik, yaitu Komisi Informasi Pusat.
Jalan hidup memang tak ada yang tahu. Meski sejak kecil sudah menancapkan cita-cita, hasilnya belum tentu sama saat mulai memasuki dunia kerja. Hal itu pula yang dialami Donny Yoesgiantoro , Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026, sebuah lembaga yang masih jarang terdengar di telinga publik.
Donny memang tak main-main soal pendidikan. Dibesarkan dari ayah yang anggota militer dan ibu seorang guru, menjadikan pendidikan sebagai hal paling penting yang harus diraih Donny. Tak masalah punya hobi, tapi pendidikan tetap nomor satu, demikian pesan kedua orangtuanya. Sebagai lulusan yang menyandang predikat Dengan Pujian pada Program Pendidikan Singkat Lemhannas Angkatan XIX, Donny juga aktif di bidang Hubungan Antar-Lembaga Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas sejak 2013.
Selain itu ada yang di kabupaten dan di kota. Ada di satu kota di Cirebon dan ada di 4 kabupaten, ada di Bulukumba, ada di Kabupaten Cirebon, Sumenep dan di Kabupaten Bangkalan. Responsif itu kalau ada permohonan informasi dari publik, kalau publik tidak ada permohonan informasi, badan publiknya harus proaktif. Karena sesuai dengan tugas badan publik yang memberikan informasi publik kepada masyarakat.
Kewenangan absolut itu benar-benar kita memastikan itu adalah permohonan publik yang tidak digubris oleh badan publik sehingga menghasilkan sengketa publik. Jadi artinya kita jangan menyelesaikan masalah yang salah. Kalau dia mengatakan tertutup padahal itu terbuka, itu salah, karena kami tadi kan sudah memberikan standar layanan informasi publik kepada badan publik, ini yang informasi terbuka mana, yang tertutup mana. Yang tertutup ada uji konsekuensi, kurang lebihnya begitu. Itu contoh yang paling gampanglah.
Yang penting masyarakat ada nama direksinya ini, nama menterinya ini. Apalagi sekarang kan wamennya banyak banget. Kita juga kadang-kadang enggak tahu wamennya siapa. Oh ternyata wamennya satu kampung sama saya, kadang-kadang enggak tahu orang itu wamennya satu kampung atau tidak, harus dilihat itu di badan publik.
Yang perlu dicatat, dari yang tidak informatif tahun 2024 itu yang banyak kontribusinya tidak informatif itu BUMN. Jadi Menteri BUMN seharusnya tahu, ini sumbangan terbesar badan publik tidak informatif itu dari Kementerian BUMN. Kedua PTN, perguruan tinggi negeri, Kami ini lembaga non-struktural, ada KPI, ada Dewan Pers itu lembaga non-struktural, kemudian ada pemerintah provinsi, kemudian ada partai politik, jadi ada tujuh.Tidak informatif itu begini, kan kita pada waktu melakukan monev, monitoring dan evaluasi kita sebarkan kuesioner. Begitu kita sebarkan kuesioner, harusnya kuesioner kan diisi. Kuesioner itu namanya SAQ, Self-Assessment Questionnaire, kuesioner penilaian diri.
Jadi kita nilai semua, yang tadi pertanyaan yang tidak informatif, sudah kita kasih formulirnya enggak dikasih feedback. Begitu diumumkan kemudian ada, saya enggak usah menyebut lembaga, lembaganya cukup terkenal, mereka langsung kebakaran jenggot. Lho Pak, saya kok tidak informatif? Saya kan ngasih ini, saya isi semua.
Kalau terbuka sudah mediasi saja, kita dorong mediasi. Makanya ada namanya penyelesaian sengketa informasi itu bisa lewat dua jalan. Lewat mediasi, kalau mediasi sudah oke masuk ke sidang lagi, bacakan putusan, putusan mediasi namanya. Saya bilang begini, Mbak ini ibaratnya dosen, murid itu pintar, tapi setelah jadi insinyur setelah jadi doktorandus dia itu berperkara atau dia itu asusila dan sebagainya, itu kan dosennya enggak boleh disalahin dong, saya bilang begitu.
Jadi gampang melihat lembaga non-struktural itu, dia itu sudah mandiri atau tidak lihat sekjennya, kalau sekjennya eselon satu berarti dia sudah mandiri. Seperti KPU, KPK, Bawaslu dan dia punya anggaran sendiri. Kalau anggaran kami dikasih anggaran, tapi harus koordinasi dengan Komdigi. Kalau yang meminta informasi publik itu adalah person, misalnya seorang karyawan, apakah itu juga dibolehkan?
Jadi akhirnya kita mediasi, mediasinya gagal. Karena mediasi gagal kita masukkan lagi ke ajudikasi non-litigasi. Jadi boleh karyawan meminta informasi publik, kalau karyawan SCTV enggak bisa karena SCTV swasta. Tapi kalau di RRI, TVRI boleh karena dia pakai APBN. Kalau swasta kan duitnya sendiri. Sehebat apa pun sesmen kalau menterinya sudah ngomong begitu susah. Nah ini kebetulan koordinasinya bagus, bagus sekali, komunikasinya bagus. Dari kepala bironya, kepala biro biasanya PPID dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi.
Ada literasi digital, ada literasi, ada rasio elektrifikasi. Tapi literasi keterbukaan informasi publik di masyarakat tidak ada, yang ada adalah literasi indeks keterbukaan informasi publik, itu yang disasar selalu di badan publik, pemerintah provinsi. Jadi Bapak saya itu dulu polisi militer, pangkatnya mayor. Saya itu berdua bersaudara, kakak saya 12 tahun di atas saya dan kami tinggal di kawasan the bronx. Daerah the bronx itu gampang ciri khasnya, dekat stasiun atau dekat pelabuhan itu pasti daerahnya the bronx, kalau enggak dekat stasiun, dekat pelabuhan.
Ini perpaduan yang bagus, satu disiplin dan saya sekolah di SMA juga disiplin. SMA saya itu SMA yang masuk kelas berbaris dulu. Kemudian kalau nanti berantem ketahuan kepala sekolahnya, diadu pakai sarung tinju juga. Jadi kita diadu pakai sarung tinju, setelah itu salaman dan tidak boleh di luar berantem lagi. Kalau sampai di luar berantem lagi kita dikeluarkan, tanda tangan, dikeluarkan dari sekolah.
Saya ingat, saya itu selalu kalau tidur dininabobokkan sambil dinyanyikan. Jadi kakak saya sama saya itu walaupun bukan penyanyi tetapi senang menyanyi. Walaupun saya selalu diingatkan sama teman saya, semua orang itu punya talenta menyanyi, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mendengar. Terus kalau lagu lagu barat itu saya Coldplay masih sukalah. Don’t Look Back in Anger, misalnya kayak gitu-gitulah. Atau Jamaica Farewell, Edelweis, tapi lagu-lagu itu jarang.
Bincang Liputan6 Komisi Informasi Pusat KI Pusat KIP Donny Yoesgiantoro Keterbukaan Publik Badan Publik Komdigi Keterbukaan Informasi PPID
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Badan-Badan Kemanusiaan PBB percepat penyaluran bantuan untuk GazaBadan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para mitranya sedang memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul dari gencatan senjata untuk ...
Baca lebih lajut »
Karena Amerika Serikat Tarik Dukungan, Sumber Pendanaan Badan-badan PBB akan Susut Secara SignifikanMenyusul pengumuman Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Amerika diperkirakan akan mengurangi pendanaan untuk badan-badan PBB lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih Patsy Widakuswara, kemungkinan...
Baca lebih lajut »
Trump Perintahkan Pemecatan Staf Keberagaman di Badan-Badan FederalPada awal minggu ini, Trump memerintahkan kepala badan pemerintah untuk menyerahkan rencana tertulis yang mengatur pengurangan karyawan di kantor DEI pada akhir hari kerja pada Jumat (24/1).
Baca lebih lajut »
KPK Sita Mobil Harun, Hasto dan Donny Jadi TersangkaKPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di Jakarta. Kasus Harun berkembang dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka terkait suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan dengan meminta Harun merusak ponsel dan kabur. KPK siap konfrontasi klaim kubu Hasto dengan bukti-bukti di persidangan.
Baca lebih lajut »
Donny Tri Berpendapat PAW DPR RI Sudah Teratur, Nilai Harun Jadi Tersangka Karena KesalahpahamanDonny Tri Istiqomah, politikus PDIP sekaligus advokat, menyatakan bahwa kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat Harun sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU. Donny berpendapat bahwa Harun jadi tersangka karena banyak pihak salah memahami kasus PAW, padahal aturannya sudah tegas dan jelas.
Baca lebih lajut »
KPK Selidiki Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, dan Donny Tri IstiqomahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Advokat Donny Tri Istiqomah. Kasus ini bermula dengan penangkapan Harun dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan penemuan mobilnya yang terparkir selama dua tahun. KPK juga telah menahan Hasto dan Donny atas dugaan keterlibatan mereka dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Baca lebih lajut »