POLITISI Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku cocok untuk bertugas kembali di Komisi II DPR RI
Doli mengatakan telah menemukan passionnya pada komisi II yang membidangi dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu itu. Doli di periode sebelumnya merupakan pimpinan Komisi II DPR.
Meski begitu, Doli menyatakan akan tegak lurus pada penugasan partai. Doli menegaskan siap ditugaskan di komisi manapun. Intinya, kata Doli, jika diberi otoritas oleh pimpinan partai, dirinya akan memilih Komisi II untuk bertugas di lima tahun mendatang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buku Komisi III DPR RI: Pertanggungjawaban Publik dan Visi Komisi Hukum DPR ke DepanJPNN.com : Komisi III DPR mengakhiri masa pelaksanaan tugas periode 2019-2024 dengan meluncurkan sebuah buku berjudul Transformasi Penegakan Hukum dan HAM...
Baca lebih lajut »
Perihal Putusan MA, Mintarsih Akan Surati Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi III DPRJPNN.com : Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak sahamnya di Blue Bird guna mendapatkan keadilan dengan...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset dibawa ke periode DPR selanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bakal dibawa ke periode Anggota DPR RI masa ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset, Sebut Kemungkinan Bakal Dibahas DPR Periode SelanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut RUU Perampasan Aset kemungkinan tidak dapat disahkan di masa sidang Anggota DPR periode 2019-2024.
Baca lebih lajut »
Waka DPR sebut penambahan komisi di DPR masih wacanaWakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa penambahan komisi di DPR RI untuk menyesuaikan jumlah kementerian yang akan bertambah pada pemerintahan ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Penambahan Komisi DPR Tunggu Penambahan MenteriMuzani sebut banyaknya jumlah kementerian butuhkan penambahan jumlah komisi DPR, tak cukup diemban 11 komisi yang ada.
Baca lebih lajut »