Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kebijakan pembatasan kuota bagi kabupaten dan kota terhadap volume sampah yang ...
"Pembagian kuota itu biar proporsional, dan kita jangan mengartikan setelah TPST Piyungan dibuka, terus seperti kemarin, bukan. Jadi harapannya dengan dibuka terbatas masyarakat menjadi terbiasa memilah, sekarang yang sudah terbiasa mengolah dan memilah ya itu dilanjutkan," katanya.
Dia mengatakan, karena memang semua sampah yang masuk ke TPA regional itu idealnya adalah sampah residual, jenis sampah yang memang sudah tidak bisa diolah, setelah jenis sampah lain seperti organik, non organik dipilah sejak dari sumber sampah itu muncul. "Sehingga mesti dikurangi, misal orang dari kabupaten ada proses pengolahan, yang dibawa ke Piyungan hanya residu. Jadi kalau sebelumnya seminggu sudah penuh karena tidak ada pengolahan, dengan pengolahan sejak dari sumber bisa lebih seminggu penuhnya," katanya.
Dengan demikian, kata dia, kebijakan pemerintah dalam membatasi dan memberikan kuota sampah ini harus bisa disikapi untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama, dan dalam rangka agar persoalan sampah tetap terselesaikan di kabupaten. "Dan juga agar masyarakat mau melakukan upaya upaya pengurangan sampah, karena basicnya itu siapapun yang menghasilkan sampah harus bertanggung jawab. Momentum ini tetap dijaga jangan sampai masyarakat kendor dalam melakukan upaya pengurangan sampah," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DLH DKI Jakarta Latih Teknisi Bengkel Uji Emisi di BandungPemerintah mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten dalam memperluas jangkauan uji emisi.
Baca lebih lajut »
ISEI Siapkan Rumusan Kebijakan untuk Jadi Rekomendasi ke PemerintahIkatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) akan menggelar 'Sidang Pleno ISEI XXIII' yang bakal dihelat di Bengkulu pada 15 September.
Baca lebih lajut »
DPR Dukung Kebijakan Bahlil soal Golden Visa: Penting untuk Investasi di IndonesiaAnggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mendukung langkah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatur kebijakan Investasi lewat Golden Visa yang diperuntukkan kepada calon investor asing di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Permudah Investasi, Kebijakan Bahlil Soal Golden Visa Diapresiasi DPRGolden Visa merupakan sebuah kebijakan yang tepat dan sangat penting untuk mendukung investasi asing di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Mendagri tak beri izin Pj Gubernur Bali buat kebijakan baruMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan tak akan memberikan izin kepada Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra untuk membuat kebijakan ...
Baca lebih lajut »