Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden, mendorong perbaikan sistem pemilu. DKPP juga menangani 790 pengaduan pelanggaran Kode Etik Pemilu, dengan 66 penyelenggara diberhentikan, 5 di antaranya dari jabatan Ketua.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu.Tentunya KPU menindaklanjuti putusan DKPP , dan ini tentunya akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja jajaran KPU di daerah. KPU juga akan menegaskan kepada jajaran KPU di daerah sungguh-sungguh dalam bekerja lintas sektoral yang diatur dalam undang-undang, kata Idham kepada Media Indonesia, Senin (6/1).
Mekanisme pengawasan internal tetap berjalan selama ini tetap berjalan tetapi tentunya ya rekan-rekan di darrah mungkin dihadapkan pada satu situasi yang menbuat mereka kilaf dan tentunya KPU akan tegas melaksanakan apa yang menjadi keputusan DKPP, katanya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan dari ribuan pengaduan itu, 237 perkara telah disidangkan dan hasilnya sebanyak 66 penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu diberhentikan tetap dan 5 orang diberhentikan dari jabatan Ketua. Heddy menjelaskan sebanyak 260 teradu diberikan Teguran Tertulis dengan sanksi Peringatan, 101 Peringatan Keras dan 26 Peringatan Keras Terakhir. Namun demikian, sebanyak 532 lainnya dipulihkan nama baiknya/direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP. “Pengaduan tertinggi terjadi bulan Desember sebanyak 125, kemudian Maret (98), dan Mei (79),” kata Heddy, ketika konferensi pers di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Senin (6/12). Heddy menjelaskan sebagian besar penyelenggara Pemilu yang diberhentikan terkait dengan ketidaknetralan yang terjadi pada masa kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil.(H-2) DKPP memecat tiga penyelenggara pemilu setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalan sidang pembacaan putusan pada Senin (2/9
PEMILU DKPP KEPP MAHKAMAH KONSTITUSI AMBANG BATAS PRESIDEN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKPP Segera Gelar Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Banyuasin dan Ogan IlirJPNN.com : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menggelar dugaan pelanggaran kode etik KPU Banyuasin dan Ogan Ilir.
Baca lebih lajut »
Jaga Muruah, DKPP Pecat 66 Penyelenggara PemiluDKPP selalu merespon cepat pengaduan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu dengan cepat
Baca lebih lajut »
Hari Ini Polda Jateng Akan Gelar Sidang Kode Etik Kasus Polisi Tembak Pelajar di SemarangBerita Hari Ini Polda Jateng Akan Gelar Sidang Kode Etik Kasus Polisi Tembak Pelajar di Semarang terbaru hari ini 2024-12-09 12:36:00 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Keluarga Pelajar Korban Penembakan Polisi di Semarang Tiba di Polda Jateng, Hadiri Sidang Kode EtikBerita Keluarga Pelajar Korban Penembakan Polisi di Semarang Tiba di Polda Jateng, Hadiri Sidang Kode Etik terbaru hari ini 2024-12-09 13:39:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Nasib Polisi Tembak Pelajar Ditentukan Hari Ini Lewat Sidang Kode EtikPolda Jateng Gelar Sidang Kode Etik Kasus Penembakan Pelajar oleh Polisi
Baca lebih lajut »
Aipda Robig Jalani Sidang Kode Etik di Polda Jateng, Lihat TampangnyaJPNN.com : Lihat tampangnya Aipda Robig Zaenudin menjalani sidang kode etik di Polda Jateng.
Baca lebih lajut »