Sejumlah berita di DKI Jakarta selama sepekan terakhir di kanal Metro antara lain penegasan KPU DKI Jakarta tentang tak ada Pantarlih ilegal, Perda Pendidikan ...
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mendata koper jamaah haji kloter JKG 63 setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu . ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wpa.
Jakarta - Sejumlah berita di DKI Jakarta selama sepekan terakhir di kanal Metro antara lain penegasan KPU DKI Jakarta tentang tak ada Pantarlih ilegal, Perda Pendidikan diminta direvisi dan formasi tenaga Kontrak Kerja Individu untuk guru honorer di Jakarta.Jakarta - KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ilegal karena mereka dilengkapi atribut berupa kartu identitas, topi dan rompi sebagai identitas ketika bertugas.
Arsip foto - Seorang guru memberikan mata pelajaran kepada siswanya di SD Negeri Kenari 07/08 Pagi, Jakarta, Kamis . ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU/pri.Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka 1.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU DKI lantik 29.315 Pantarlih jelang Pilkada DKI JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melantik 29.315 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI ...
Baca lebih lajut »
KPU DKI Jakarta Lantik Puluhan Ribu PantarlihJPNN.com : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik puluhan ribu pantarlih yang akan bertugas pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca lebih lajut »
Usai Dilantik KPU DKI, 29.315 Pantarlih Bakal Disebar ke 14.775 TPS saat Pilkada Jakarta, Ini Tugasnya!'Pantarlih akan menjadi ujung tombak pendataan pemilih...'
Baca lebih lajut »
KPU DKI Jakarta tegaskan tidak ada Pantarlih ilegalKPU DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang ilegal karena mereka dilengkapi atribut berupa kartu ...
Baca lebih lajut »
KPU DKI Tepis Isu Joki Pantarlih dalam Proses Coklit Pilkada JakartaKomisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyebut tidak ketentuan yang mengatur Pantarlih harus menunjukkan SK kepada pengawas.
Baca lebih lajut »
DKI KPU Dismisses Jockey Pantarlih Issue in Jakarta Regional Election Coklit ProcessThe DKI Jakarta General Election Commission stated that there is no provision that stipulates that Pantarlih must show the SK to the supervisor.
Baca lebih lajut »