Adapun dalam penataan ini Pemprov DKI melibatkan pakar tata ruang serta Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
"Sedang berlangsung konsepnya. Kantor BUMN itu bisa menjadi komersial. Komersialnya apa, itu yang perlu kami diskusikan. Gambir, kantor Pertamina, Masjid Istiqlal itu menjadi apa konsepnya sedang kami bincangkan dengan Menteri BUMN," jelas Heru. Namun, pengelola masih menganalisa kemungkinan untuk memperpanjang jam operasional Monas hingga pukul 22.00 WIB, terutama pada hari Sabtu dan Minggu.
Penataan Kawasan Monas Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lakukan Penataan Guru Honorer Sesuai Aturan, Disdik DKI Jakarta Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar Tetap OptimalBerita Lakukan Penataan Guru Honorer Sesuai Aturan, Disdik DKI Jakarta Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar Tetap Optimal terbaru hari ini 2024-07-17 21:51:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DKI Kemarin, dari coklit di Jakbar sampai penataan kawasan RoxySejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Kamis (25/7) masih layak untuk disimak hari ini, antara lain Pantarlih Jakbar rampungkan coklit pada 1,9 juta warga. ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI segera klarifikasi Disdik terkait penataan guru honorerKomisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina segera meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pemutusan kontrak yang ...
Baca lebih lajut »
DPRD minta DKI segera tuntaskan penataan RW kumuh di JakartaDPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk segera menuntaskan penataan RW kumuh di daerah itu karena dari data yang ada masih terdapat 450 ...
Baca lebih lajut »
Soal Kementerian Perumahan, Begini Tanggapan Kementerian PUPR'Saya enggak melihat ini lebih bagus atau enggak, tapi tergantung kebutuhan dan fokusnya apa. Jadi tergantung, bukan soal benar salah,' kata Endra.
Baca lebih lajut »
Regulasi Berbelit Bikin Tagihan Pupuk Subsidi Bengkak, Solusinya?Penagihan biaya pupuk subsidi ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Perdagangan.
Baca lebih lajut »