perwakilan warga Moro-moro mengeluhkan atas upaya pelaksanaan rekomendasi dari hasil audiensi dengan KSP
Perwakilan warga Moro-moro didampingi AGRA melakukan audiensi dengan KSP terkait konflik agraria di Register 45, Mesuji , Lampung, yang tidak kunjung selesai, Selasa .
Agung menjelaskan bahwa secara mandiri warga telah melakukan pendataan objek dan subjek reforma agraria. Rinciannya yaitu 1200 Kepala Keluarga sebagai subjek dan 309 ha sebagai objek. "Konflik Moro-moro tidak hanya mengakibatkan warga kehilangan haknya atas tanah dan pemukiman bahkan warga juga telah kehilangan hak konstitusionalnya," tegas Agung.Selain itu, Made Kastiawan juga menjelaskan tentang konflik agraria di Moro-moro tidak hanya berimbas pada kepemilikan hak atas tanah melainkan juga berimbas pada berbagai dampak sosial lainnya.
Lebih lanjut Mohammad Ali Ketua Umum AGRA juga menjelaskan terkait tahapan yang telah dilakukan oleh warga Moro-moro adalah bagian dari menuntut pembuktian atas pelaksanan Program Reforma Agraria yang telah dijanjikan Pemerintah yang tertuang dalam peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang percepatan Reforma Agraria.
Menyikapi laporan-laporan tersebut Usep Setiawan mewakili KSP menjanjikan untuk segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan mengirimkan surat kepada KLHK untuk melakukan peninjauan lapangan langsung ke Moro-moro dimana surat tersebut akan ditembuskan ke Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung agar menjadi asistensi bersama.
Terkait beberapa dampak sosial yang juga diajukan warga, Usep Setiawan menjanjikan hal tersebut sebagai proses selanjutnya setelah proses legalisasi atas tanah warga Moro-moro terselesaikan dengan target yang dijanjikan harus terselesaikan sebelum pelantikan presiden Baru dengan durasi maksimal hingga bulan september tahun ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
29 Tahun Dihantui Penggusuran, Warga Moro-moro Desak KLHK Lepas Kawasan Hutan Register 45kedatangan mereka dalam rangka memohonkan pelepasan kawasan hutan register 45
Baca lebih lajut »
Ihwal Krisis Air di Kalimantan; Dimulai dari Deforstasi, Makin Parah Sejak Pembangunan IKNDari semula hutan alam kemudian terjadi deforestasi atau penggundulan hutan untuk menjadi hak pengusahaan hutan (HPH).
Baca lebih lajut »
Hari Kedua Forum ASOF 27 Tekankan Kebijakan Sertifikasi Hutan dan Pengembangan Hasil Hutan di ASEANKLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan misalnya dalam pemanenan pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan
Baca lebih lajut »
Kebakaran Hutan Lindung di Danau Toba Samosir, Luas Area Terbakar Capai 100 HektarKebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di hutan lindung di wilayah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Baca lebih lajut »
Citra Satelit Mengungkap, 700.000 Hektar Hutan di Indonesia Telah Ditebang untuk TambangLebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia ditebangi untuk pertambangan sejak 2001, sebagian merupakan hutan primer.
Baca lebih lajut »
Lebah Berikan Nilai Ekonomi, KPI Jadikan Warga Sungai Pakning Bertani di Sekitar PekaranganMemanfaatkan hutan gambut, inilah dukungan sektor perekonomian kepada para petani pencari madu hutan.
Baca lebih lajut »