Himbara terus mendukung reformasi perpajakan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk menggenjot penerimaan negara.
Jakarta. Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama Himpunan Bank Milik Negara dalam hal ini PT Bank Mandiri , PT Bank Negara Indonesia , dan PT Bank Rakyat Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama tentang Interoperabilitas Data dan Layanan Perbankan Terkait Perpajakan Dalam Rangka Reformasi Perpajakan dan Pelaksanaan Konfirmasi Status Perpajakan Wajib.
Ditjen Pajak bersama-sama Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak terutama dari sisi kanal pembayaran pajak dan konfirmasi status wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui interoperabilitas sistem dan integrasi data dan layanan.
Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini Ditjen Pajak meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi melalui penyediaan kanal pembayaran, interoperabilitas sistem data dan/atau informasi tertentu untuk mendukung layanan perbankan dan pelaksanaan tugas DJP, integrasi sistem data dan/atau informasi tertentu untuk mendukung layanan perbankan dan pelaksanaan tugas Ditjen Pajak, pengembangan kompetensi teknis, Konfirmasi Status Wajib Pajak, serta kegiatan lain sesuai kesepakatan...
“Menyambut Hari Pajak tanggal 14 Juli 2022 mendatang, semoga ini merupakan kado dan awal masa depan reformasi perpajakan Indonesia yang lebih baik. Mari kita semua yang ada di sini, bergotong royong dan bangkit bersama pajak. Bersama kita wujudkan Indonesia Maju!” pungkas Suryo.TAG: Ditjen Pajak Reformasi Perpajakan Himbara Beritasatu Bisnis
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bank Mandiri Dukung Ditjen Pajak Kembangkan NPWP 16 DigitBank Mandiri terus mendukung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengembangkan sistem perpajakan di Tanah Air guna meningkatkan penerimaan negara....
Baca lebih lajut »
Bantu Ditjen Pajak, BNI Buka Kerja Sama Peningkatan Layanan Nasabah
Baca lebih lajut »
PPS Segera Berakhir, Kantor Pajak Tetap Lakukan Sosialisasi.Terdapat dua skema kebijakan pada PPS. PPS Kebijakan I diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi peserta Program Pengampunan Pajak (Tax amnesty) yang tidak atau belum sepenuhnya melaporkan hartanya.
Baca lebih lajut »
Pentingnya Mahasiswa Paham Bayar Pajak'Kami bersama Dirlantas Polda Papua, Samsat, Jasa Raharja memberikan sosialiasi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay di Kota Jayapura,'Katanya.
Baca lebih lajut »
Dirlantas Polda Metro: Perubahan Nama Jalan di STNK Saat Bayar Pajak Lima TahunanDirlantas Polda Metro Kombes Sambodo Purnomo Yugo meminta warga Jakarta tak perlu khawatir soal alamat di STNK karena perubahan nama jalan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Menduga Ada Penyimpangan Pajak oleh HolywingsDINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menyatakan, dugaan penyimpangan izin oleh grup usaha Holywings Indonesia berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Sumber:
Baca lebih lajut »