Pemprov Jawa Barat intens mendistribusikan bansos provinsi ke 27 kabupaten/kota, baik kepada KRTS, DTKS dan KRTS non DTKS...
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat intens mendistribusikan bantuan sosial provinsi ke 27 kabupaten/kota, baik kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan KRTS non DTKS penerima bansos.
Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi. Pendataan penerima bantuan sosial di Jabar bukan perkara mudah karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Pendataan secara berjenjang dan keterlibatan semua pihak amat krusial. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, polemik di masyarakat dapat ditekan, terutama saat pendistribusian.
"Alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat. Sekarang sedang berjalan pendistribusian bansos provinsi, sudah beberapa kecamatan menerima bansos. Sampai sekarang lancar dan tidak ada keluhan, mudah-mudahan lancar sampai selesai," kata Herman.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKSMuhadjir Effendy menemukan warga miskin yang belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Baca lebih lajut »
Soroti Data Penerima Bansos Covid-19, KPK: Hanya 286 Pemda yang Update DTKS - Tribunnews.comPahala Nainggolan menyebut, permasalahan yang muncul yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, daerah belum memperbaharui data
Baca lebih lajut »
Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKSMuhadjir Effendy menemukan warga miskin yang belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Baca lebih lajut »
KPK Ungkap Hanya 286 Pemda yang Perbarui DTKS terkait Bansos CoronaKPK mengungkapkan masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (COVID-19) di sejumlah daerah.
Baca lebih lajut »
Pemda Lalai Update DTKS Bansos TerkendalaPemberian bansos covid-19 dinilai berantakan karena kelalaian pemerintah daerah memperbarui DTKS.
Baca lebih lajut »
KPK Sebutkan Alasan DTKS Miliki Sejumlah Masalah'Kendala yang utama komitmen enggak ada, ini otonomi daerah dan pemerintah daerah kurang takut dengan Kementerian Sosial.'
Baca lebih lajut »