Dirut KAI sebut desain LRT Jabodebek salah dan landasan hukumnya tidak wajar, hingga jadi beban KAI.
- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo membeberkan sejumlah masalah dalam proyek LRT Jabodebek, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu , yang juga disiarkan secara virtual.Didiek membeberkan, proyek itu sudah aneh sejak awal, karena penugasan pembayaran dibebankan kepada KAI untuk pembangunan sarana sekaligus infrastrukturnya. KAI adalah operator LRT jika sudah beroperasi nanti.
"Desainnya itu sudah nggak benar dari awal. LRT itu menjadi bagian dari kereta api dan ini akan menjadi beban," kata Didiek dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR, Kamis . Hal itu diucapkan Didiek, saat menjelaskan proses awal proyek LRT yang dimukai pada 2015. Namun baru mendapat landasan hukum, yaitu Perpres No.49/2017 pada tahun 2017. Namun, kontraktor proyek yaitu Adhi Karya kesulitan menagih biaya pembangunan proyek, karena belum memiliki kontrak dengan dengan Kementerian Perhubungan.Proyek tersebut membutuhkan biaya Rp29,9 triliun, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengatakan negara belum sanggup untuk membayarnya secara tunai.
Namun menurut Didiek, hal itu tidak sesuai dengan business model yang diatur oleh Perpres. Berdasarkan Perpres 49/2017, KAI ditugaskan sebagai penyelenggara pengoperasian, perawatan, serta pengusahaan proyek infrastruktur dan sarana LRT yang dijadikan satu proyek. Dalam Perpres itu, disebutkan jika pembangunan sarana dan prasarana LRT tidak boleh dilakukan secara terpisah. Kalau dananya dicicil, proyek tidak bisa dibangun sesuai ketentuan Perpres karena uangnya terbatas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Curhat Dirut KAI Soal Proyek LRT Jabodebek: Aneh dan Tidak Wajar! | Ekonomi - Bisnis.comProyek LRT Jabodetabek senilai Rp29,9 triliun (kemudian bengkak Rp2,6 triliun menjadi Rp32,5 triliun) sudah aneh sedari awal, karena penugasan pembayaran dibebankan melalui KAI
Baca lebih lajut »
Dirut Pertamina Sebut Pertamax Mestinya Dijual Rp17.950/Liter, Selisihnya Tidak Diganti PemerintahNicke Widyawati ungkap Pertamina harus tutup kerugian penjualan Pertamax dari keuntungan bisnis sektor hulu. Karena selisih harganya tak diganti Pemerintah.
Baca lebih lajut »
Dirut PT Adhi Karya Diperiksa Kejagung terkait Korupsi Anak PerusahaanPemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan PT Adhi Persada Realti (APR), anak perusahaan Adhi Karya.
Baca lebih lajut »
Beli Pertalite Tanpa HP, Dirut Pertamina: Print QR Code Tempel di KacaUntuk menghindari polemik HP di SPBU, Pertamina sarankan penggunaan QR Code dari MyPertamina di Print dan di tempel di Kaca mobil.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Minta Dirut BPJS TK Memperbaiki Kinerja JajarannyaOmbudsman menemukan dugaan malaadministrasi pelayanan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hal itu berdasarkan penyelidikan Ombudsman pada Oktober hingga November 2021.
Baca lebih lajut »