Dirut BPJS: Kami Tidak Punya Utang !
Oleh karena itu, apabila ada fasilitas kesehatan di daerah yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki utang, mereka diminta untuk memberitahu BPJS Kesehatan agar segera diselesaikan.rumah sakit dan BPJS Kesehatan tidak punya utang ke rumah sakit," tegasnya dalam acara Universal Health Coverage Award tahun 2023, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa ."Kalau ada pemda yang BPJS-nya punya utang mohon diberitahu untuk kami selesaikan secepat mungkin," tambahnya.
"Bahkan kami memberikan uang muka, BPJS bersama Kementerian Kesehatan kita sepakat kita naikkan tarif untuk rumah sakit," ujarnya. Menurut Ali saat ini ada banyak rumah sakit dan faskes yang berbondong-bondong untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal dulunya, banyak faskes yang enggan melakukan hal tersebut.
"Kami laporkan dulu awal-awal rumah sakit pada enggan bekerjasama, sekarang pada rebutan," katanya bangga.Kemudian, Ali melaporkan pada tahun 2022, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.730 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 2.963 faskes rujukan tingkat lanjutan. "Sejumlah 23 ribu lebih faskes primer dan sekitar 2.950 lebih faskes lanjutan telah bekerja bersama dengan BPJS kesehatan untuk memastikan perluasan akses kesehatan bagi peserta," lanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sat Set, Cara Mudah Cek BPJS Kesehatan Aktif atau TidakIni cara mudah mengecek keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN KIS.
Baca lebih lajut »
Isu Peretasan Data, BPJS Ketenagakerjaan: Kami sedang Verifikasi dan Validasi Kebenaran DatanyaPeretasan data oleh Hacker bernama Bjorka kembali terjadi, kali ini data yang diklaim adalah data milik BPJS Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »
4 Langkah ke Psikolog atau Psikiater Pakai BPJS Kesehatan, Akses Pengobatan GratisMelansir laman bpjskesehatan.go.id, Senin (13/3/2023), BPJS Kesehatan juga bisa digunakan untuk rehabilitasi medis dan konseling dengan psikolog.
Baca lebih lajut »
Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Partai Buruh Tolak Keras RUU KesehatanDalam RUU Kesehatan, BPJS Kesehatan akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Itu artinya, RUU Kesehatan berpotensi menggerus independen BPJS dalam menjalankan berbagai tugas dan kewenangannya.
Baca lebih lajut »
RUU Kesehatan Dinilai Mampu Menjawab Masalah Kesehatan di IndonesiaRUU Kesehatan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sektor kesehatan. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab dan wewenang yang selama ini belum dijalankan.
Baca lebih lajut »