Langkah ini diambil Dirjen Imigrasi merespons keluhan Presiden Joko Widodo terkait lambatnya pengurusan visa
DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kemenkumham membentuk satgas monitoring dan supervisi pelaksanaan kepatuhan pelayanan visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian. Tujuannya untuk memudahkan dan mempercepat penerbitan dokumen keimigrasian guna mendukung oeningkatan investasi asing dan devisa dari sektor pariwisata.
Berdasarkan sumber imigrasi.go.id lewat rilis yang diterima, Minggu , Satuan Tugas monitoring dan supervisi terhadap kepatuhan pelaksanaan kemudahan dan percepatan layanan visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya guna mendukung peningkatan investasi asing dan devisa dari sektor pariwisata.1.
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kemudahan dan percepatan pelayanan izin tinggal dan dokumen Keimigrasian Lainnya di seluruh Unit Pelaksana Teknis 5. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap pejabat/pegawai yang diduga melanggar prinsip pelayanan keimigrasian yang cepat dan mudah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dirjen PHU: Biaya perjalanan ibadah haji kemungkinan alami penyesuaianDirektur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) kemungkinan mengalami ...
Baca lebih lajut »
Hari Maritim Nasional, Dirjen Hubla: Program Tol Laut Perlu InovasiDirjen Hubla Kemenhub menyebut program Tol Laut membutuhkan inovasi.
Baca lebih lajut »
Nadiem Klaim Punya 'Tim Bayangan' yang Ketuanya Setara Dirjen, Langgar Aturan?Nadiem mengklaim memiliki tim yang berjumlah 400 orang di luar kementerian yang ketuanya disebut hampir setara Dirjen. BPK pun bergerak melakukan pemeriksaan.
Baca lebih lajut »
BEM PTNU Ajak KPK Bentuk Satgas Anti-Korupsi di KampusPresidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara Wahyu Al Fajri Mengatakan mahasiswa Nahdliyyin harus mencegah praktik korupsi.
Baca lebih lajut »
UNP Padang Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SeksualDengan jumlah mahasiswa UNP sebanyak 46.000, dan hubungan mahasiswa dengan dosen dan tendik, potensi kasus penyimpangan seksual bisa terjadi.
Baca lebih lajut »