Salah satu yang dinilai oleh FATF Adalah terkait dengan bagaimana Indonesia mengelola data dari BO atau pemilik manfaat akhir dari suatu korporasi yaitu bisa PT yayasan firma persekutuan perdata CV.
Indonesia menjadi tuan rumah forum penting bertajuk 'The Regional Peer Exchange on Advancing Anti-Corruption in Southeast Asia through Beneficial Ownership Transparency'. Acara ini merupakan hasil kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime , Stolen Asset Recovery Initiative World Bank, Open Ownership , dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
Cahyo mengatakan bahwa sejak menjadi anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau Financial Action Task Force pada akhir 2023, cara Indonesia mengelola basis data pemilik manfaat akhir korporasi dinilai oleh FATF. Dari segi manfaat bisnis, Cahyo menjelaskan bahwa data pemilik manfaat diperlukan agar pihak yang berbisnis dengan korporasi di Indonesia mengetahui pemilik manfaat akhir dari korporasi tersebut supaya tidak berbisnis dengan entitas yang terlibat dalam tindak pidana.
Sementara itu, dari perspektif manfaat penegakan hukum, dia menuturkan bahwa kepentingan institusi penegak hukum Indonesia dapat dipenuhi dalam proses hukum berupa penyidikan, penuntutan, eksekusi, baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, maupun tindak pidana transnasional antarnegara.
Tindak pidana dimaksud, yakni seperti tindak pidana pencucian uang , tindak pidana pendanaan terorisme , dan proliferasi nuklir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dirjen AHU: Beneficial Ownership Positif untuk Hukum dan Bisnis yang SehatJPNN.com : Dirjen AHU Cahyo R Muzhar menekankan pentingnya transparansi kepemilikan dalam upaya bersama melawan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme
Baca lebih lajut »
Kemenkumham gelar seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen PPKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ...
Baca lebih lajut »
Padahal Bisa Menunjukan Keberagaman, Dirjen HAM Kemenkumham Pertanyakan Larangan Paskibraka BerhijabPadahal tahun-tahun sebelumnya, pengenaan jilbab bagi paskibraka putri tidak pernah menjadi persoalan.
Baca lebih lajut »
Selter Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham Sebut Terapkan Prinsip Profesionalisme dan TransparansiSekjend Kemenkumham Andap Budhi Revianto menekankan bahwa segala tahapan proses Selter akan menerapkan prinsip profesionalisme dan transparansi agar menghindari adanya penyimpangan.
Baca lebih lajut »
Dirjen HAM Kemenkumham: KUHP baru atur tegas kohabitasi-perzinahanDirektur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, mengungkapkan bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih tegas lagi ...
Baca lebih lajut »
Golden Visa Resmi Diluncurkan Jokowi, Ini Penjelasan Lengkap Dirjen Imigrasi KemenkumhamDirjen Imigrasi Kemenkumham) Silmy Karim Silmy Karim menjelaskan lebih detail apa itu golden visa yang baru saja diluncurkan secara resmi oleh Presiden Jokowi. Bagaimanakah maksudnya?
Baca lebih lajut »