Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural.
Liputan6.com, Jakarta Dalam mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan,
Dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rabu , dihasilkan keputusan bahwa RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja disetujui untuk dibawa ke sidang Rapat Paripurna DPR RI, untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Menko Airlangga menyebutkan, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta kerja guna melaksanakan sosialisasi, hingga menyelesaikan penelitian, penelusuran, dan pengecekan kembali kesalahan teknis penulisan UU Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko Airlangga Dorong DPR Sepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangPresiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Presiden Joko Widodo...
Baca lebih lajut »
Airlangga Dorong DPR RI Sepakati Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Perppu Ciptaker diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapBadan Legislatif DPR RI pada hari ini (15/2/2023) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang baru dan dibawa ke paripurna.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangAnggota Fraksi PKS DPR Amin AK menyampaikan bahwa Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peppu tentang Cipta Kerja jadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
Alasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comLebih lanjut, Amin AK menyebut bahwa Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
Baca lebih lajut »
Selain Demokrat dan PKS, DPD RI Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comPendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »