Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran Dapodik versi 2023, Rabu (20/7) hingga (5/8). Hal itu dilakukan sebagai upaya melakukan validasi data pokok pendidikan (dapodik) jenjang PAUD.
Kepala Dinas P dan K, Senen, menjelaskan, bimtek jenjang PAUD diikuti oleh seluruh TK, KB dan Satuan PAUD Sejenis se-kabupaten Jombang. ’’Bimtek kita laksanakan bertahap selama 13 hari karena jumlah peserta sangat banyak,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.
Peserta sangat antusias mengikuti bimtek di Aula 1 Dinas P dan K. Mereka juga langsung praktik dengan membawa laptop masing-masing. ’’Bimtek pemutakhiran dapodik versi 2023 sangat penting,’’ ujar Senen. Supaya dapodik di masing-masing satuan pendidikan khususnya jenjang PAUD lebih valid dan baru. Karena dapodik merupakan data satu-satunya yang mencakup profil sekolah, data peserta didik, PTK serta data sarpras.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dinas Pertanian Probolinggo Perketat Pengawasan Lalu Lintas Ternak |Republika OnlinePendataan dan pemeriksaan lalu lintas ternak dilaksanakan hingga larut malam.
Baca lebih lajut »
Dinas PUPR Kota Madiun Bangun Dua Pintu Air Baru Cegah Banjir |Republika OnlineAntisipasi bencana terus dipetakan Pemkot Madiun dalam menanggapi isu perubahan iklim
Baca lebih lajut »
Pengembangan Kasus Korupsi Mantan Gubernur Sulsel, KPK Kembali Geledah Kantor Dinas PUTRJuru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penggeledahan di Kantor Dinas PUTR merupakan pengumulan bukti dalam pengembangan kasus Mantan Gubernur Sulsel.
Baca lebih lajut »
Polri Temukan Rekaman CCTV Rumah Dinas Irjen Pol Sambo saat Penembakan Brigadir JTim khusus investigasi telah menemukan rekaman CCTV saat kejadian penembakan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam...
Baca lebih lajut »
Selusin Pejabat Kotabaru Diperiksa, Diduga karena Uang Perjalanan DinasBANJARMASIN - Sejumlah pejabat Pemkab Kotabaru tengah diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel terkait dugaan kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
Baca lebih lajut »