Akan ada lima fintech syariah baru yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Azis Budi Setiawan menuturkan, dibutuhkan peraturan ‘diskriminatif’ untuk mengembangkan industri financial technology syariah di Indonesia. TIdak terkecuali untuk memajukan tekfin syariah yang kini jumlahnya masih menjadi minoritas dibanding dengan fintech konvensional.
Hal ini akan menambah kerja dari fintech syariah yang kini masih termasuk sebagai pelaku usaha baru di industri."Untuk industri baru, dia tidak bisa kemudian disamakan dengan yang established dan stabil," ujarnya ketika dihubungi Republika, Jumat . Menurut Azis, tanpa ada kebijakan diskriminatif, fintech syariah akan sulit berkembang. Hal ini juga akan menghambat target pemerintah sebagai pemimpin industri keuangan syariah dan berkompetisi dengan negara lain."Jadi, ini bukan hanya demi kepentingan instansi, juga agar Indonesia bisa lead di ekonomi syariah," katanya.
Selain dari pemerintah, Azis menjelaskan, perkembangan fintech syariah juga membutuhkan dukungan dari pemegang saham dan pendiri yang memiliki satu visi dengan ekonomi syariah. Ini masih menjadi tantangan, mengingat dunia bisnis dan investor yang masih cenderung pragmatis.Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan Triyono memprediksi, akan ada lima fintech syariah baru yang terdaftar oleh OJK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPOM permudah izin edar produk impor yang dibutuhkan di perbatasanKepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan akan memfasilitasi kemudahan memperoleh izin edar untuk produk impor yang belum ...
Baca lebih lajut »
Dibutuhkan 100 Ribu Teknisi Pendingin Ruangan, Harus BersertifikatPemerintah menaksir kebutuhan teknisi pendingin ruangan bersertifikasi untuk sektor ini hingga 100 ribu tenaga kerja. teknisipendinginruangan
Baca lebih lajut »
Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di DepokMacet seolah makanan sehari-hari bagi warga Depok, khususnya mereka yang melintas di kawasan Margonda dan Jalan Dewi Sartika.
Baca lebih lajut »
Kebijakan pemerintah tentang 'super deductable tax', dipertanyakanEkonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang "super deductable tax" atau insentif pengurangan pajak ...
Baca lebih lajut »
IMF serukan negara-negara hindari kebijakan perdagangan terdistorsiKetegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani investasi dan pertumbuhan ...
Baca lebih lajut »
Kebijakan Eks Wali Kota Makassar Dianulir
Baca lebih lajut »