Daffa Adiwidya Ariska, satu dari 2 terdakwa kasus penganiayaan taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya diputus bebas.
Putusan bebas untuk Daffa dibacakan Ketua Majelis Hakim Kimiarsa dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu sore kemarin.
"Menurut kami, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara utuh tanggapan eksespsi oleh penuntut umum dalam putusannya," kata Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Jemmy Sandra dalam keterangan resminya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sektor Pelayaran Tebar Dividen, Saham Samudera Indonesia (SMDR) DijagokanSejumlah emiten pelayaran membukukan kinerja cemerlang sepanjang 2022, yang dibuktikan dengan pembayaran dividen kepada para pemegang saham.
Baca lebih lajut »
Bisa Pantau Lalin Kapal dan Navigasi Pelayaran, RI Pamerkan I-Motion ke Forum Maritim Asia-PasifikKementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut, mewakili Indonesia menghadiri pertemuan tahunan APHoMSA ke-23. Navigasi pelayaran salah satu yang dibahas.
Baca lebih lajut »
Entitas Tommy Soeharto (GTSI) Proyeksikan Tebar Dividen 2 Tahun LagiEmiten pelayaran terafiliasi Tommy Soeharto, PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) memperkirakan baru bisa membagikan dividen minimal 2 tahun lagi.
Baca lebih lajut »
Kementerian BUMN Usulkan Rp 57,96 Triliun untuk PMN 2024, Bagaimana Jumlahnya di Tahun Sebelumnya?Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN pada Senin, 5 Juni 2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mengusulkan penyuntikkan modal negara (PMN) tunai untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 57,96 triliun. Jumlah itu diperuntukkan bagi sejumlah perusahaan pelat merah seperti PT PLN (Persero) Rp 10 triliun; PT Hutama Karya (Persero) (HK) Rp 22,5 triliun; PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 4 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) Rp 6,56 triliun; Industri Kereta Api (INKA) Rp 3 triliun; Rekayasa Industri (Rekin) Rp 2 triliun; dan ID Food Rp 1,9 triliun. Kemudian perusahaan konstruksi Wijaya Karya juga ditambahkan dalam daftar tersebut dengan nominal Rp 8 triliun menyusul rapat internal Presiden pada April lalu. Perlu digarisbawahi bahwa angka yang diusulkan belum tentu sepenuhnya ditetapkan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, PMN untuk BUMN pada 2023 disepakati oleh Kementerian BUMN dengan DPR sekitar Rp 70 triliun, namun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp 41,31 triliun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penyuntikkan modal untuk BUMN tertinggi adalah pada 2021, yakni sebesar Rp 71,2 triliun. Saat itu, pembiayaan korporasi negara masuk dalam program Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (PCPEN).
Baca lebih lajut »
Dua kasus cacar monyet terdeteksi di BeijingDua kasus cacar monyet terdeteksi di Beijing, China, salah satunya merupakan kasus impor, sedangkan satu kasus lainnya akibat kontak dekat. Kedua pasien ...
Baca lebih lajut »
Guru-Staf SMPN 6 Bojonegoro Disidang Kasus Dana BOS, Berikut Ancaman PidanaBOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dua terdakwa dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN 6 Bojonegoro mulai disidang Senin (5/6). Terdakwa Edi Santoso selaku guru serta bendahara BOS dan Reny Agustina selaku staf tata usaha (TU) sekaligus operator BOS. Usai tim jaksa penuntut membacaka
Baca lebih lajut »