SKK Migas menyatakan perusahaan migas asal Australia tertarik masuk area Buton Offshore
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatakan sejumlah perusahaan migas tertarik untuk mengelola area Buton offshore. Salah satunya perusahaan asal Australia bernama Woodside .
Nanang menjelaskan bahwa berdasarkan studi terintegrasi yang dilakukan oleh tim eksplorasi, terdapat lima fokus area migas yang tengah diincar potensinya. Beberapa diantaranya seperti Buton, Timor, Seram, Aru-Arafura, dan Warim.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mendorong agar Pertamina segera mengembangkan potensi minyak yang berada di area Buton offshore. Sebab, area ini digadang-gadang memiliki potensi minyak sebesar 5 miliar barel.
Buton Offshore Australia Woodside
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Diam-Diam AS Incar Warga Muslim RI, Ada Apa?Diam-diam Amerika Serikat (AS) mengincar muslim RI. Ini bukan dalam arti negatif melainkan pariwisata.
Baca lebih lajut »
Perusahaan Prancis Diam-Diam Tertarik Garap Harta Karun Langka RIEramet Indonesia melakukan kerjasama studi pengembangan lithium
Baca lebih lajut »
Perjalanan Revisi UU MK: Disetop Mahfud MD, Dibahas Diam-Diam di DPRRevisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan.
Baca lebih lajut »
Diam-Diam DPR RI Sahkan RUU MK, PDIP Ungkap Sisi Gelap KekuasaanBerita Diam-Diam DPR RI Sahkan RUU MK, PDIP Ungkap Sisi Gelap Kekuasaan terbaru hari ini 2024-05-17 04:00:05 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
RUU MK Dibahas Diam-diam dan Tinggal Disahkan, PDIP: Inilah Sisi Gelap KekuasaanPDI Perjuangan (PDIP) menyoroti polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) yang belakangan dibahas secara diam-diam.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MK Dibahas Diam-diam, PDIP: Ini Sisi Gelap KekuasaanPDIP menyoroti polemik Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK.
Baca lebih lajut »