Di Hadapan Praja IPDN, Ketua KPU Tegaskan Pemilu Tetap Dilaksanakan Pada 2024 KetuaKpu
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.
Seminar itu bertajuk 'Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil, dan Bermartabat'. Menurut Hasyim Asy'ari, pemilu mempunyai dasar legalitas konstitusional yang kuat setelah berlakunya amandemen konstitusi. Hal inilah menjadi dasar bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan atau tidak ditunda.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BNPT ajak KPU, Bawaslu, dan parpol cegah polarisasi pada Pemilu 2024'Ancaman polarisasi akan semakin potensial terjadi, jika praktik politik identitas, politik SARA, ujaran kebencian, dan hoaks mudah bertebaran di tengah masyarakat,' kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Baca lebih lajut »
Dukung Penuh Banding KPU, PDIP: Pemilu Harus Tetap Berjalan Sesuai Jadwal!PDIP mendukung penuh KPU yang ajukan banding atas putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu. PDIP ingin Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal.
Baca lebih lajut »
Airlangga Percayakan Langkah Banding KPU Terkait Putusan Penundaan PemiluKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyerahkan sepenuhnya ke KPU RI yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, soal penundaan pemilu
Baca lebih lajut »
Prima Laporkan KPU ke Bawaslu, Semua Jalur Ditempuh demi Jadi Peserta Pemilu |Republika OnlinePrima telah memenangkan gugatan di PN Jakpus
Baca lebih lajut »
Putusan Tunda Pemilu, Pengadilan Tinggi DKI Belum Terima Berkas Banding KPUPT DKI Jakarta menduga sedang dilakukan pemberkasan (minutasi) oleh PN Jakarta Pusat guna melengkapi alasan-alasan pengajuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi...
Baca lebih lajut »
Laporkan KPU ke Bawaslu, Prima Minta Dijadikan Peserta Pemilu 2024 |Republika OnlinePrima meminta Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administratif.
Baca lebih lajut »